Wednesday, February 24, 2010

BUKU APA YANG KAMU BACA?


Beberapa ahli berpendapat, bahwa buku apa yang sering kita baca mencerminkan siapa kita. Buku-buku tersebut bermarkas di kolong meja belajar saya (saya tidak akan menuliskan buku-buku kuliah).Ini beberapa buku yang saya baca belakangan ini. Mereka adalah ;

1. Roman Tetralogi Buru karya Pramoedya Ananta Toer.

2. Lolita karya Vladimir Nabokov.

3. Special Delivery,dan Star karya Danielle Steel.

4. Vitamins for Your Soul karya Traci Mullins dan Ann Spangler.

5. Kamu Sadar Saya Punya Alasan Untuk Selingkuh ‘Kan Sayang? Karya Tamara Geraldine.

6. Princess-princess’an karya Meg Cabot (Ok,terlihat sangat ABG kan lol).

7. Theobold The Iron-Hearted karya E.Thompson Baird.

8. Tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata.

9. White Lies karya Maile Meloy.

10. La Chute karya Albert Camus.

11. The Alchemist,dan Eleven Minutes karya Paulo Coelho.

12. Honeymoon with My Brother karya Franz Wisner.

13. The Partner, dan Pelician Brief karya John Grisham.

14. Blind Eye karya James B.Stewart.

15. Dunia Shopie(Sofie’s Verden) karya Jostein Gaarder.

16. Hujan bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono.

Jadi, buku apa yang sering kamu baca?

Pidana Internasional

Pidana Internasional-mutual legal assistance criminal mattersNov 10, '08 10:02 PM
for everyone
1. Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah PidanaPerkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat
dan semakin canggih saat ini khususnya baik di bidang transportasi,
komunikasi, maupun informasi serta semakin meningkatnya arus globalisasi
antara lain telah menyebabkan wilayah Negara yang satu dengan wilayah
negara yang lain seakan-akan tanpa batas sehingga perpindahan orang atau
barang dari satu negara ke negara lain dilakukan dengan mudah dan cepat.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat dan
semakin canggih tersebut sangat besar pengaruhnya antara lain:
a. Di bidang transportasi, yakni semakin tingginya mobilitas orang, dimana orang dengan mudah dan cepat dapat bepergian dari satu Negara ke negara lain.
b. Di bidang komunikasi dan informasi, telah memberikan berbagai kemudahan yang didapat oleh masyarakat, misalnya orang dapat melakukan perbuatan tertentu, tanpa harus berada di Negara tempat perbuatan tersebut dilakukan. Segala sesuatu dapat dilakukan dengan mudah, tanpa dibatasi waktu dan/atau tempat.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di samping mempunyai
dampak positif bagi kehidupan manusia juga membawa dampak negatif
yang dapat merugikan orang perorangan, masyarakat, dan/atau negara.
Tidak jarang orang-orang yang tidak bertanggung jawab melihat adanya
peluang tersebut untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri
dan/atau kelompoknya, walaupun hal itu akan merugikan orang lain, masyarakat, dan negara. Bahkan hal tersebut mengakibatkan sangat
memungkinkan berkembangnya kejahatan transnasional terorganisir
(Organized Transnational Crimes) yang modus operandinya semakin canggih, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana pencucian uang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada ahkir-akhir ini
banyak dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh para pelaku
tindak pidana yang bersifat transnasional, antara lain dalam upaya
meloloskan diri dari tuntutan hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan. Tindakan tersebut jelas dapat mempersulit upaya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan atau bahkan untuk pelaksanaan putusan pengadilan. Tindak pidana yang bersifat transnasional bahkan mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain sehingga upaya penanggulangan dan pemberantasannya sulit dilakukan tanpa kerja sama dan harmonisasi kebijakan dengan negara lain.
Hubungan baik dan kerja sama antarnegara, guna saling memberikan bantuan
dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana yang
bersifat transnasional berdasarkan hukum masing-masing negara. Bantuan
tersebut, antara lain dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah
pidana. Kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional telah terbukti sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan transnasional. Keberhasilan kerjasama penegakan hukum tersebut pada umumnya tidak akan menjadi kenyataan jika tidak ada perjanjian bilateral atau multilateral dalam penyerahan pelaku kejahatan atau dalam kerjasama penyidikan,penuntutan dan peradilan. Prasyarat perjanjian tersebut tidak bersifat mutlak karena tanpa ada perjanjian itupun kerjasama penegakan hukum dapat dilaksanakan berlandaskan asas resiprositas(timbal balik). Kerjasama penegakan hukum yang tertua adalah ekstradisi , kemudian diikuti kerjasama penegakan hukum lainnya seperti, dengan “mutual assistance in criminal matters”, atau “mutual legal assistance treaty”(MLAT’s); “transfer of sentenced person (TSP); “transfer of criminal proceedings”(TCP), dan “joint investigation” serta “handing over”. Kerjasama penegakan hukum tersebut secara lengkap diatur dalam Konvensi PBB Anti Korupsi (UN Convention Against Corruption)tahun 2003 telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UN Convention Against Corruption; dan Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisasi (UN Convention Against Transnational Organized Crime) tahun 2000, sudah ditandatangani Pemerintah Indonesi pada bulan Desember tahun 2000, di Palermo, Italia, hanya mengatur ketentuan mengenai ekstradisi dan mutual legal assistance dan joint investigation saja.
Pemerintah Indonesia telah memiliki “undang-undang payung”(umbrella act) untuk ekstrradisi dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi, dan untuk kerjasama penyidikan dan penuntutan, termasuk pembekuan dan penyitaan asset, dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (mutual assistance in criminal matters). Perbedaan kedua bentuk perjanjian kerjasama penegakan hukum tersebut adalah, bahwa perjanjian esktradisi untuk tujuan penyerahan orang(pelaku kejahatan ), sedangkan perjanjian MLTA’s untuk tujuan perbantuan dalam proses penyidikan,penuntutan dan pemeriksaan di sidang peradilan pidana termasuk pengusutan,penyitaan dan pengembalian aset hasil kejahatan.
Permintaan penyerahan pelaku kejahatan (ekstradisi) tidak serta merta merupakan pengembalian aset hasil kejahatan yang dibawa pelaku kejahatan yang bersangkutan. Kedua bentuk perjanjian tersebut harus saling melengkapi dan bukan dilihat secara terpisah. Hal ini berarti permintaan esktradisi wajib dilengkapi dengan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana terutama pengusutan dan pengembalian aset kejahatan dari pelaku kejahatan yang bersangkutan. Merujuk kepada UN Model tentang Mutual Assistance in Criminal Matters(1990) sangat jelas bahwa, perjanjian Treaty on Mutual Legal Assistance negara anggota Asean tidak dibolehkan untuk tujuan antara lain penyerahan tersangka(Pasal 2) .
Sebaliknya dalam perjanjian Ekstradisi juga-sekalipun tidak dinyatakan secara tegas ditafsirkan untuk hanya tujuan penyerahan orang sebagaimana ditegaskan dalam judul perjanjian antara Indonesia dan Singapura, “Treaty Between The Government of The Republic of Singapore and The Government of the Republic of Indonesia for The Extradition of Fugitives”. Pasal 1 Perjanjian tsb menegaskan antara lain:”Each Part agree to extradite to the other…any person who is found …”.
Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM ketika itu, Hamid Awaludin; bersama-sama dengan 7(tujuh) negara anggota Asean termasuk Singapura telah menandatangani Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) pada tanggal 29 November tahun 2004, dan sampai saat ini belum diajukan pemerintah untuk proses ratifikasi ke DPR RI. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menlu Hasan Wirayuda, juga telah menandatangani, “ perjanjian ekstradisi tsb dengan Pemerintah Singapura pada tanggal 27 April 2007.
Kebutuhan adanya perjanjian esktradisi merupakan konsekuensi logis dari karakter transnasional dari kejahatan tertentu di mana pelakunya melarikan diri ke LN sehingga dilakukan upaya untuk mengembalikan ke negara asalnya dengan tujuan penuntutan atau menjalani pidana. Pengertian transnasional itu sendiri dalam hukum internasional selain memiliki konotasi keterlibatan dua sistem hukum dan hukum(nasional) positif dari dua negara atau lebih, juga memiliki lingkup luas dari awal terbentuknya lembaga ekstradisi. Karakter perjanjian ekstradisi pasca abad pertengahan, selain aspek penuntutan, terkandung juga aspek perlindungan hukum karena pengaruh pendekatan “humanitarian” dan berkembangnya masalah perlindungan Hak Asasi Manusia.
Perlindungan hukum dalam perjanjian ekstradisi pasca perang dunia kedua, ditujukan terhadap pelaku kejahatan dimaksud agar yang bersangkutan memperoleh hak-hak hukum secara benar dan diadili kembali oleh suatu proses peradilan yang “impartial” dan “fair” di negara yang peminta (requesting state) dan tidak dilatar-belakangi oleh sentiment atas dasar ras, etnis, agama dan politik. Oleh karena itu perjanjian ekstradisi sejatinya bukan untuk tujuan penghukuman pelaku kejahatan yang bersangkutan melainkan untuk tujuan kerjasama dalam melancarkan penyerahan semata-mata seseorang ke negara asalnya. Proses peradilan pasca penyerahan merupakan yurisdiksi negara asal yang bersangkutan, bukan lagi yurisdiksi negara yang diminta ekstradisi(requested state). Namun demikian, jaminan perlindungan hukum di atas agar tetap mengikat dituangkan ke dalam persyaratan perjanjian ekstradisi yang bersifat baik “mandatory obligation” maupun “non-mandatory obligation”. Karakter dan tujuan perjanjian ekstradisi sejak pertengahan abad ke 19 telah sangat maju dan sangat manusiawi di mana tujuan yang bersifat diskriminatif baik atas dasar etnis, ras dan latar belakang politik dalam perjanjian ekstradisi masa lampau telah ditiadakan dan sekaligus dimuat sebagai prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi oleh para negara pihak dalam perjanjian tsb. Saat ini perkembangan praktik hukum internasional dalam perjanjan ekstradisi menceminkan satu persepsi yang sama yaitu, bahwa penyerahan seseorang dari suatu negara ke negara tertentu lainnya dapat diwujudkan baik berdasarkan suatu perjanjian atau resiprositas atau berdasarkan suatu “comity” semata-mata. Sekalipun masih banyak negara yang lebih suka melalui suatu perjanjian akan tetapi masih terjadi penyerahan tsb didasarkan atas asas resiprositas atau “comity” saja. Atas dasar praktik penyerahan tersangka/terdakwa dalam hubungan internasional tsb maka tidaklah salah jika dikatakan bahwa, ekstradisi mencerminkan kesamaan kepentingan (mutual interest) dan keuntungan yang sama (mutual benefit) antara negara yang teerlibat dalam penyerahan tsb serta merefleksikan tingkat intensitas dan kesinambungan hubungan politis antara dua negara atau lebih.

2. Kewajiban Negara Diminta (requested state) Memenuhi Permintaan Negara Peminta (requesting state)
Diatur dalam Konvensi Wina mengenai Perjanjian Internasional (UN Convention on the Law of the Treaty) tahun 1969, dan dapat dijawab berdasarkan praktik hubungan internasional. Pertama, berdasarkan prinsip-prinsip umum perjanjian internasional yang berlaku, “pacta sunt servanda”(Pasal 26) dan ketentuan bahwa, suatu negara tidak boleh menolak pelaksanaan suatu perjanjian dengan alasan bertentangan dengan sistem hukum nasional (Pasal 27) maka permintaan ekstradisi wajib dipenuhi sebagai suatu kewajiban mutlak bagi negara yang dimintakan ekstradisi. Namun di dalam praktik hubungan internasional, khususnya di dalam perjanjian ekstradisi bilateral, prinsip-prinsip umum tsb di atas dapat disimpangi sepanjang penyimpangan tersebut disepakati kedua belah pihak yang terikat ke dalam perjanjian esktradisi tsb.
Penyimpangan tsb dapat diketahui dari ketentuan mengenai “penolakan”(refusal) atau "exception”(kekecualian) di dalam perjanjian ekstradisi. Semakin banyak syarat penolakan suatu permintaan ekstradisi dimuat dalam suatu perjanjian ekstradisi maka semakin sulit perjanjian tersebut dapat diwujudkan secara efektif. Sebagai contoh, di dalam perjanjian Indonesia dan Singapura tanggal 27 tahun2007, Pasal 1 menegaskan:”Each Party agrees to extradite to other,…any person who is found in the territory of he Requested Party and is wanted in the Requesting Party for any prosecution or for the imposition or enforcement of a sentence in respect of an extraditable offence, as decribed in Article 2 of ths Treaty, committed within the jurisdiction of the Requesting Party”.
Ketentuan tersebut diperkuat Pasal 2 ayat (4) yang menegaskan bahwa, perjanjian ini dapat berlaku surut 15(lima tahun) sejak perjanjian ekstradisi ini berlaku efektif. Kedua ketentuan tsb tersurat memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk mengusut kembali para pelaku kejahatan termasuk korupsi masa lampau. Namun demikian ketentuan yang tampak “menguntungkan” Indonesia tersebut dikesampingkan oleh banyaknya kewajiban masing-masing negara terutama Indonesia untuk dapat melaksanakan perjanjian ini secara efektif. Pertama, di dalam Pasal 4 tentang “Mandatory Exception to Extradition”, dimuat sebanyak 9(sembilan syarat penolakan yg bersifat wajib) terdapat pada ayat (1) dan ayat (2) ; sedangkan di dalam Pasal 5, tentang, “Discretionary Exception to Extradition”, telah dimuat sebanyak, 8(delapan) syarat penolakan opsional, dengan kekecualian (ayat 2 dan ayat 3). Undang-undang Nomor 8 tahun 1994 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Australia, hanya memuat 5(lima) syarat penolakan baik yang bersifat “mandatory obligation” maupun yang bersifat “non-mandatory obligation” (Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2).
Kekecualian terhadap syarat penolakan yang bersifat wajib terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, yang berbunyi:” Extradition shall not (wajib,pen) be granted under this Treaty in any of the following circumstances: where the extradition of a fugitives is requested for the purpose of carrying out a sentence, and it appears that the conviction was obtained in his absence, unless: (i) he had the opportunity of being present at his trial; and (ii) he would, if surrendered, he entitled to be retried in his presence”.
Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g, masih dapat dikecualikan, yaitu, jika masih ada jaminan seorang tersangka/terdakwa memperoleh kesempatan untuk hadir di persidangan, dan kedua (baca kalimat, “and”, bukan “or”) jikapun ybs diserahkan, ybs masih berhak(entitled) untuk diadili kembali. Ketentuan tersebut justru bertentangan dengan prinsip ne bis in idem (non-bis in idem) sebagaimana diatur di dalam Pasal 76 KUHP Indonesia, [12] khususnya bagi pelaku kejahatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemajuan dan “keberuntungan” Indonesia di dalam perjanjian Ekstradisi tsb adalah diterimanya ketentuan penolakan prinsip nasionalitas dengan bersyarat sebagaimana tampak dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) dihubungkan dengan bunyi ketentuan Pasal 5 ayat ((1) huruf c. Kedua ketentuan tersebut merupakan celah hukum bagi Indonesia yang dapat digunakan untuk memulangkan pelaku kejahatan asal warga negara Indonesia.[13] Dalam perjanjian ini, masih ada ketentuan yang menguntungkan Indonesia, yaitu prinsip penolakan menyerahkan warga negara dapat diterobos dengan menetapkan bahwa status kewarganegaraan seseorang di negara yang diminta ditetapkan ketika orang yang bersangkutan melakukan kejahatan (lex tempus delicti) sehingga kemungkinan untuk meminta penyerahan WNI yang telah berubah menjadi WN Singapura masih dapat di lakukan. Keuntungan kedua bagi Indonesia adalah, ketentuan penolakan dengan alasan kewarganegaraan (nasionalitas) dikesampingkan untuk perkara-perkara terorisme dan perkara suap atau korupsi(Pasal 5 ayat (2)). Keuntungan ketiga, walaupun perjanjian ekstradisi tsb masih mempertahankan prinsip “dual criminality” dengan sistem daftar enumeratif (enumerative list) akan tetapi masih dimungkinkan untuk tidak ditasirkan secara ketat (kaku) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2). Namun demikian, syarat penolakan lainnya yang bersifat wajib (mandatory obligation) in casu Pasal 4 dan yang bersifat “non-mandatory” (Pasal 5), menghambat pelaksanaan bunyi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (3). Perjanjian antara Indonesia dan negara Anggota Asean termasuk Singapura di dalam “Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters” (AMLA) yang telah ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 yang lalu, ternyata juga tidak memberikan keuntungan atau kemanfaatan untuk Indonesia untuk pemulangan aset hasil kejahatan masa lampau kecuali para pelakunya melalui perjanjian ekstradisi. Hal ini disebabkan karena Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (BTBMP) tersebut tidak berlaku surut khususnya untuk permintaan penyitaan dan pengembalian aset hasil kejahatan termasuk korupsi BLBI dan kejahatan lainnya. Pasal 22 ayat (3) di bawah judul, “ Assistance in Forfeiture Proceedings”, ditegaskan, “A request for assistance under this Article shall be made only in respect of orders and judgments that are made after the coming into force of this Treaty”.
Perjanjian BTBMP kedua negara tidak dapat mengembalikan aset korupsi dan kejahatan lainnya termasuk BLBI (sebanyak 600 triliun rupiah) yang disimpan di Singapura, apalagi isi perjanjian ini pun tidak dapat direservasi (diubah atau ditolak)oleh kedua negara, yang dimuat secara eksplisit dalam Pasal 29, “The Treaty shall not subject to reservations”.
Berdasarkan kepada kedua perjanjian kerjasama penegakan hukum, yaitu Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura (2007) dan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana” (tahun 2004) dapat dinyatakan bahwa, pertama, telah terjadi inkonsistensi kebijakan politik pemerintah kedua negara dalam menyikapi pentingnya kedua perjanjian tsb bagi kedua belah pihak terutama dilihat dari kepentingan Indonesia. Kedua, kedua perjanjian tersebut secara nyata hanya memiliki keuntungan yang bersifat prospektif, tidak retroaktif, bagi Indonesia untuk mengejar para pelaku kejahatan dan pengembalian aset hasil kejahatan.
Pertanyaan penting yang harus ditujukan kepada pemerintah Indonesia adalah, mengapa telah terjadi inkonsistensi kebijakan politik dalam menyikapi kedua perjanjian tsb, dan justru mengapa untuk tujuan pengembalian aset hasil kejahatan termasuk korupsi dan BLBI serta kejahatan lainnya, pihak Indonesia menyetujui pemberlakuan surut (non-retrokatif) dalam perjanjian BTBMP, sedangkan terhadap pemulangan pelaku kejahatannya dengan perjanjian ekstradisi, pihak Indonesia menyetujui pemberlakuan surut sampai 15 (limabelas) tahun lamanya. Solusi dari masalah yang dihadapi dengan kedua perjanjian tsb perlu disikapi secara hati-hati di dalam melakukan ratifikasi dengan tetap merujuk kepada prinsip-prinsip umum yang diakui dalam hukum perjanjian internasional, yaitu prinsip “pacta sunt servanda”, “equality of states”, “territorial integrity”, dan prinsip “non-intervention”. Selain itu juga penting dilihat sejauh manakah prinsip resiprositas telah diatur secara seimbang (equal) di dalam kedua perjanjian tersebut. Apalagi jika perjanjian ekstradisi telah diterima menjadi satu paket dengan perjanjian pertahanan antara Indonesia dan Singapura. Solusi kedua, perlu merujuk kepada ketentuan penutup khusunsya mengenai ketentuan masa berlakunya kedua perjanjian tersebut dan tidak adanya larangan untuk menarik diri dari kedua perjanjian tersebut sebagaimana dimuat dalam Pasal 31 ayat 3 Perjanjian BTBMP, dan Pasal 19 ayat 2 Perjanjian Ekstradisi.
Di dalam mencermati solusi yang bersifat penolakan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan jangkauan lebih jauh pasca diratifikasinya perjanjian-perjanjian tsb di atas (prospektif) yang tentu akan banyak membantu kelancaran pemberantasan kejahatan transnasional yang merugikan kepentingan Indonesia. Salah satu jangkauan kedepan dalam hubugan kedua negara (Singapura dan Indonesia) adalah, bahwa Singapura tidak akan lagi menjadi negara pelindung kejahatan dan pelaku kejahatan asal Indonesia (no safe haven principle), dan sikap saling mencurigai antara kedua negara dalam konteks pencegahan dan pemberantasan kejahatan tidak akan terjadi lagi termasuk Singapura yang dianggap sebagai tempat penyimpanan aset kejahatan dari Indonesia. Sikap ini akan menghilang jika Singapura konsisten melaksanakan kedua perjanjian tsb dengan dilandaskan prinsip “pacta sunt servanda”.
Dampak sampingan positip di dalam negeri Indonesia adalah akan menjadi dorongan semangat untuk bekerja sama dengan pihak Singapura yang juga harus disertai pembenahan-pembenahan serius sistem pengadministrasian penegakan hukum, sistem koordinasi, monitoring dan evaluasi penegakan hukum antara instansi penegak hukum satu sama lain. Selain dari hal tsb, Kementrian Hukum dan HAM sebagai ujung tombak pelaksanaan kedua perjanjian tsb (Central Authorithy) harus dipersiapkan baik sarana dan prasarana, sumber daya manusia ahli, diperkuat oleh anggaran yang memadai.
Abad ke 21 saat ini merupakan abad perdamaian dan kesejahteraan sebagaimana telah dicanangkan dalam Millenium Development Goals(MDG’s) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bangsa-bangsa dan menghapuskan kemiskinan umat manusia. Tantangan bagi seluruh negara abad ini semakin besar, serius dan nyata sehubungan dengan perkembangan kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi. Abad ini dapat dikatakan sebagai abad memacu peradaban manusia sejalan dengan perkembangan kemajuan di bidang ilmu dan teknologi di satu sisi, dan di sisi lain juga dapat dikatakan sebagai abad kapitalisme modern yang semakin jauh dari nila-nilai agama dan semakin dekat dengan nilai-nilai duniawi. Pembentukan Badan Dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945 merupakan upaya seluruh bangsa untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa di dunia dari akibat perang dunia kedua dan sekaligus memberikan jaminan bahwa peristiwa seperti itu (Perang Dunia II) tidak akan terulang lagi.
Pasca Perang Dunia kedua, abad 21 menghadapi 5(lima) bentuk tantangan yaitu: Kemiskinan da Penyakit Menular; Konflik antar negara dan di dalam negara; Ancaman Senjata Nuklir, senjata Radiologi, senjata Kimia dan senjata biologi; Terorisme, dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi.[16]. Ditegaskan dalam laporan tsb bahwa, dalam abad 21 era globalisasi saat ini, dapat dinyatakan tidak ada satu negarapun di dunia yang dapat hidup sendiri dan bekerja sendiri mencegah dan mengatasi masalah dalam negerinya sendri tanpa bantuan dan kerjasama negara lain. Tuntutan perkembangan abad 21 yang hampir tanpa batas-batas wilayah secara nyata karena pengaruh globalisasi dalam setiap sector kehidupan mengakibatkan perkembangan kelima bentuk ancaman sebagaimana disebutkan di atas akan semakin bertambah nyata dan berdampak sangat luar biasa terhadap kehidupan umat manusia. Dalam mengantisipasi masalah global dimaksud, Pemerintah Indonesia sudah seharusnya meningkatkan persiapan-persiapan dan perencanaan yang komprehensf dalam mencegah dan memberantas kelima bentuk ancaman tersebut.
Maka kejahatan transnasional (korupsi, pencucian uang, perdagangan manusia, penyelundupan migrant, dan penyelundupan senjata api) dan terorisme merupakan musuh utama bangsa-bangsa di dunia dan seharusnya menjadi agenda pembaruan pembangunan dan penegakan hukum untuk 5(lima) atau 10 (sepuluh) tahun yang akan datang.
Laporan penelitian ADB/OECD (2007) [18]mengenai implementasi dan efektivitas bentuk kerjasama penegakan hukum sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa, prinsip-prinsip umum ekstradisi dan mutual assistance in criminal matters yang telah diakui dalam hukum internasional khusus tentang kedua bentuk perjanjian kerjasama penegakan hukum, di dalam praktik hubungan baik bilateral maupun multilateral banyak mengalami hambatan-hambatan tidak hanya bersifat teknis hukum melainkan juga bersifat teknis operasional. Selain hambatan tersebut juga dalam praktik, tidak banyak permintaan ekstradisi atau bantuan timbale balik dalam masalah pidana termasuk negara yang telah memiliki perjanjian tsb. Namun demikian kepentingan ada tidak adanya perjanjian ekstradisi dan atau bantuan timbale balik dalam masalah pidana bukan ditentukan oleh fakta kurangnya permintaan untuk penyerahan pelaku kejayan atau bantuan dalam penyidikan dan penuntutan akan tetapi juga ditentukan oleh kepentingan politik dan meningkatkan efektvitas dan efisiensi penegakan hukum di dalam negeri.
Dalam era globalisasi saat ini, pelarian aset hasil kejahatan dan para pelaku kejahatan sangat mungkin terjadi dengan bantuan alat telekomunikasi modern dan sistem sistem online internasional terutama di bidang perbankan. Atas dasar pertimbangan tersebut maka sistem pencegahan yang bersifat komprehensif dengan dukungan teknologi informasi modern sangat menentukan keberhasilan sistem represif (penindakan) terhadap para pelaku kejahatan. Untuk memperkuat sistem pencegahan komprehensif dimaksud diperlukan perkuatan undang-undang pemberantasan korupsi; undang-undang pencucian uang , dan undang-undang kelembagaan anti korupsi dan anti pencucian uang yang terorganisasi dan terkoordinasi dengan baik. Penetapan Kementrian Hukum dan HAM sebagai “Central Authorithy” merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi dan bantuan timbale balik dalam masalah pidana.
Untuk tujuan tersebut, Kementrian Hukum dan HAM harus membentuk suatu task-force yang mewakili unsure kementrian yang relevan dan lembaga penegak hukum serta melibatkan seluruh pakar hukum pidana dan hukum perbankan yang kredibel serte memiliki integritas. Penguatan sisi integritas aparatur penegak hukum dan aparatur kementrian hukum dan ham turut menentukan keberhasilan proses permintaan ekstradisi dan bantuan timbale balik dalam masalah pidana terutama untuk tujuan pengembalian aset hasil kejahatan. Penguatan ini sangat penting mengingat musuh utama negara dalam era globalisasi bukan perorangan atau “white collar crime” melainkan suatu organisasi internasional yang bergerak dalam dunia kejahatan dengan menggunakan legalitas korporasi dengan jaringan yang sangat luas, sebagai tempat persembunyian yang sangat aman dan terlindungi.
Sejauh manakah UU Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi masih memadai sebagai undang-undang payung (umbrella act) bagi kerjasama bilateral dan mungkin kerjasama regional dengan tujuan untuk memulangkan tersangka, terdakwa atau terpidana dari negara lain ke Indonesia atau sebaliknya.
Perubahan secara signifikan terhadap UU Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi sampai saat ini belum pelru dilakukan secara menyeluruh karena perkembangan internasional pengaturan tentang ekstradisi dalam praktik di beberapa negara tidak berbeda jauh dengan Indonesia sebagaimana dimuat dalam UU 1979. Namun demikian masih harus dikaji secara mendalam kemungkinan perubahan-perubahan di dalam ketentuan mengenai prinsip-prinsip dan prosedur ekstradisi yang seharusnya memadai untuk tujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemulangan tersangka/terdakwa/terpidana dari (negara lain)dan ke Indonesia.
Sebagai contoh, prinsip nasionalitas (nationality principle), dalam praktik prinsip proteksi untuk tidak mengekstradisikan warga negara nya sendiri ke negara lain telah ditiadakan dalam perjanjian Thailand dan USA, dan dalam perjanjian ektradisi antara negara Uni Eropa. Contoh kedua, prinsip ”non-political crime”, juga masih dalam perdebatan apakah yang menjadi ”kejahatan politik” tersebut, apalagi terkait dengan penyuapan atau korupsi dalam proses pemilihan umum; apakah kejahatan semacam ini masih dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak menyetujui permintaan ekstradisi. Contoh ketiga, mengenai klausul, ”undue delay” yang merupakan ketentuan universal dalam prosedur pelaksanaan suatu kerjasama bilateral atau multilateral dalam penyerahan tersangka/terdakwa/terpidana ; apakah ketentuan seperti itu masih perlu dimuat dalam setiap perjanjian ekstradisi. Contoh keempat, mengenai kepentingan negara ketiga di dalam proses permintaan ekstradisi, sampai saat ini belum ada payung hukum yang mengatur mekanisme dan prosedur penyelesaiannya, terutama apabila negara pihak ketiga memiliki hubungan bilateral yang lebih baik dari negara peminta esktradisi.
Perubahan ketentuan yang sangat penting dalam UU Ekstradisi yang akan datang adalah, pertama, model ekstradisi; apakah akan dianut model ekstradisi yang merujuk kepada sistem hukum, ”Common Law”, di mana proses ektradisi sungguh merupakan ”judicial process”, atau tetap mengacu kepada sistem hukum ”Civil Law” di mana proses ekstradisi masih merupakan ”administrative process”. Kedua, model ekstradisi tersebut masing-masing memiliki kelemahan dan kekuatan hukum tertentu. Model pertama, mementingkan masalah efisiensi proses ekstradisi dengan memasukkan kepentingan hak asasi tersangka/terdakwa/terpidana sebagai bagian penting dari proses ekstradisi, yaitu dengan menempatkan tersangka/terdakwa/terpidana sebagai ”subjek hukum”; dan negara hanya merupakan fasilitator terhadap proses esktradisi semata-mata.
Sedangkan model kedua, mementingkan efektivitas proses ekstradisi dengan ”mengabaikan” kepentingan hak asasi tersangka/terdakwa/terpidana, yaitu dengan menempatkan tersangka/terdakwa/terpidana sebagai ”objek” dari suatu proses ekstradisi. Model pertama, pengambil keputusan terakhir dalam proses ekstradisi berada pada Putusan Pengadilan ; sedangkan model kedua, pengambil keputusan terakhir dalam proses ekstradisi adalah, Presiden selaku kepala negara. Secara politis, model pertama memiliki posisi yang lebih menguntungkan suatu negara, dalam arti tidak akan rentan terhadap tekanan politik negara lain; sedangkan model kedua sebaliknya. Dengan kata lain, model pertama, sangat relevan dan sejalan dengan perkembangan hukum modern abad 21 terutama perlindungan hak asasi manusia dan menegakkan supremasi hukum dan prinsip ”state-sovereignty”. Sedangkan model kedua, sudah tidak sejalan dengan perkembangan hukum modern abad 21 dan rentan terhadap pelanggaran hak asasi tersangka/terdakwa/terpidana, dan melemahkan supremasi hukum serta penguatan terhadap prinsip ”state sovereignty”. Perubahan penting kedua yang patut dijadikan bahan pertimbangan dalam perubahan UU Ekstradisi yaitu, adalah, prinsip selektifikasi dan prioritisasi kasus-kasus pidana untuk mana permintaan ekstradisi dapat disetujui atau tidak dapat disetujui. Perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi dan khususnya terorisme dan korupsi serta pencucian uang yang sangat pesat dan memiliki daya rusak yang sangat tinggi terhadap perkembangan peradaban dan kesejahteraan manusia, maka perlu dikembangkan model baru ekstradisi berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Pertimbangan pengenalan prinsip baru dimaksud agar pemerintah dapat bekerja efisien dan efektif serta memiliki posisi hukum dan posisi tawar yang memadai dalam hubungan internasional.
Perubahan penting ketiga, adalah diperlukan mekanisme baru dalam proses penyelesaian permintaan ekstradisi dari negara lain atau ke negara lain, di mana perlu ditegaskan ketentuan mengenai standar operasional yang diberlakukan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antara lembaga terkait dalam proses ekstradisi tersebut.

08 : 15 am

08:15 am

yang paling ku benci

menangis di pagi hari

menyaksikan hati

kau remukkan lagi

hanya karena kau terlalu ingin memiliki

membunuh karakterku dengan belati

menghadangku ‘tuk bermimpi

kerap menjegalku ketika berlari

tersenyum lega melihatku sepi

kau bilang cinta itu,begini..

ku bilang, aku mau pergi!

Bandung,2008

Ibu dan Dua Lampion

ibu tidur.

buatku, ibu selalu cantik.

tak ada hal yang membuat cintaku berkurang untuknya.

wajahnya yang kuning langsat, dipulas letih yang mendalam.

tak ada putus asa diwajahnya.

yang ada hanya harapan besar untuk dua orang calon masa depan.

si bungsu yang pemberontak, cerdas luar biasa.

seperti ombak, menderu biru, tak terbatas.

si sulung yang tak kalah berontaknya, namun terlihat seperti kapas.

seperti sungai mengalir, dengan cinta dalam hening.

dua lampion.

calon mercu suar.

harapan ibu.

buah hati ibu.

semangat ibu.

selalu tersebut di doa ibu.

ibu masih tidur, terlalu lelah.

Bandung,07april2008

Paradigma Dan Pembaharuan Kriminologi

Siapa tahu ada yang butuh data ini, sekedar berbagi, semoga bermanfaat...

Fakultas HukumUniversitas Padjadjaran
Nama : Melita Kristin B.R
NPM : 1101 1106 0 604
Dosen : Yesmil Anwar S.H., M.Si.
KRIMINOLOGI

Soal No.1 : Mengenai Paradigma Kriminologi, kita sebaiknya mencermati sejarahnya, dari Klasik hingga Kritis. Aliran klasik, mulai berkembang di Inggris pada akhir abad ke 19 dan kemudian meluas ke negara-negara lain di Eropa dan Amerika, dasar dari mazhab ini adalah hedonistic-psycology dan metodenya Arm- Chair (tulis menulis). Psikologi mejadi dasar aliran ini , sifatnya adalah individualistis, intelectualistis dan voluntaristis, aliran ini berpandangan adanya kebebasan kehendak sedemikain rupa, sehingga tidak ada kemungkinan untuk menyelidiki lebih lanjut sebab-sebab kejahatan atau usaha-usaha pencegahan kejahatan. Contoh yang sederhana adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sangat sederhana, namun pandangan ini berhasil menjadi tulang punggung hukum pidana dan merupakan doktrin yang berpengaruh hingga sekarang.

Menurut aliran ini orang yang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadan lain. Hukuman dijatuhkan harus berat, namun propossional, dan untuk memperbaiki, dan lain-lain. Meskipun aliran ini kurang mampu menjelaskan mengapa seseorang berperilaku jahat, namun hingga sekarang mencengkram kuat dan mempengaruhi terhadap pemberian makna penjahat. Penjahat adalah mereka yang dicap demikian oleh undang-undang, merupakan pengaruh nyata terhadap pola berfikir banyak ahli (hukum) di Indonesia.

Aliran positivis muncul sebagai proses ketidak puasan dari jawaban-jawaban aliran klasik, aliran ini berusaha menjelaskan mengapa seseorang bisa bertindak jahat. Aliran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologik maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menuruti dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh perangkat biologiknya dan situasi kulturalnya.

Lambroso, yang dianggap sebagai pelopor mazhab ini pada pertengahan abad ke 19 secara tegas mengetengahkan apa yang disebut Born Criminal (penjahat sejak lahir), bahwa penjahat sejak lahirnya merupakan tipe khusus, dengan kalsifikasi khusus misalnya pencuri, pembunuh atau penjahat-penjahat lainnya memiliki tanda atau ciri yang berbeda-beda, Aliran biologis yang dipeloporinya ini meskipun mendapat kritikan dari beberapa ahli kriminologi, namun sampai saat ini pengaruh dari Lombroso masih terasa, misalnya seseorang akan dicurigai apabila menampilakan ciri-ciri biologis berambut gondrong, berdahi lebar, seperti satau atau dua jumlah uyeng-uyeng di kepala bayi yang baru dilahirkan, dll. Kemudian muncul aliran yang memperluas dari individu (biologis) kepada kondisi-kondisi yang dapat menghasilkan penjahat. Kejahatan merupakan produk sistem sosial, yang menekankan pada struktur kesempatan yang berbeda atau diffrential opartunity structure, kemiskinan, rasisme dan lain-lain, sebagai faktor penyebab yang penting. Tercatat beberapa tokoh teori ini seperti Tarde, Lacasagne, WA Bonger dan Sutherland. Ketidak puasan terhadap aliran-aliran di atas kemudian menampilkan perspektif baru dalam melihat mengapa seseorang dapat menjadi jahat, sebagai hasilnya muncul apa yang disebut denagan perspektif aliran kriminologi baru yang memiliki pemikiran-pemikiran kritis dan radikal.

Munculnya aliran ini, tidak luput dari perkembangan atau konteks perubahan-perubahan sosial di Amerika Serikat sekitar tahun 1960, dan dibagian-bagian dunia setelah redanya perang dingin, muncul apa yang disebut dengan kriminologi kritis sampai radikal., bahwa pengungkapan terhadap kejahatan harus lebih kritis, selektif dan waspada. Wawasan kriminologi ini disebut kriminologi baru. Munculnya kriminologi baru ini salah satunya dan di mulai dengan munculnya teori Labbeling (labelling theory), dikemukakan Howard Becker yang mengatakan pada dasarnya kejahatan merupakan suatu proses dalam konteks, dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sosial.

Perkembangan selanjutnya, perbuatan jahat (kejahatan) ditafsirkan sebagai hasil dari keadaan disorganisasi sosial dan kejahatan diakibatkan dari berbagai hal yang bersifat sosial seperti Industrialisasi, perubahan sosial yang cepat dan modernisasi. Kejahatan bukanlah kualitas perbuatan yang dilakukan oleh orang, melainkan sebagai akibat diterapkannya peraturan dan sanksi oleh orang-orang lain kepada seorang pelanggar. Oleh karena itu teori labelling ini telah merubah konteks studi kriminologi, yaitu dari penjahat kepada proses terjadinya kejahatan, meskipun istilah pertamanya teori ini muncul dalam bukunya Frank Tannenbaun, dan E.M Lemert, Disusul kemudian oleh teori-teori yang dikemukakan Austin Turk, Ralf Dahrendorf Chambliss dan Seidman, dengan teori Konflik,aliran ini disebut pula dengan aliran Kriminologi radikal.
Bagi aliran-aliran kriminologi baru penyimpangan adalah normal, dalam pengertian manusia terlibat secara sadar dalam penjara-penjara yang sesungguhnya dan masyarakat yang juga merupakan penjara, dalam menyatakan kebhinekaan mereka. Tugas ahli kriminologi bukanlah sekedar mempermasalahkan stereotype atau bertindak sebagai pembawa-pembawa alternatif phenomenological realities, kewajiban ahli kriminologi adalah untuk menciptakan suatu masyarakat di mana kenyataan-kenyataan keragaman personal, organik dan sosial manusia tidak menjadi korban kriminalisasi penguasa.

Munculnya aliran baru kriminologi sebenarnya merupakan kritik terhadap perkembangan kriminologi itu sendiri, disaat kriminologi tradisional atau oleh Taylor disebut dengan istilah Orthodoks kriminologi, tidak mampu memuaskan jawaban-jawabn terutama terhadap mengapa mereka melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Terlebih lagi studi yang dilakukan masih tradisional, fokus kejahatan hanyalah terhadap apa yang disebut dengan “kejahatan jalanan.” Terutama di Indonesia, hal ini telah menyita tenaga dari sistem peradilan pidana sehingga kejahatan-kejahatan dengan klasifikasi lain atau kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan menjadi tidak tersentuh, sehingga lahirnya aliran-lairan baru dalam kriminologi, apabila ditempatkan dalam konteks paradigma Thomas Kuhn, maka proses ini bisa disebut sebagai Lompatan Paradigmatik, bahwa Ilmu pengetahuan itu hidup karena revolusi bukan akumulasi. Menurut Mardjono,lahirnya Kriminologi yang non konvensional memberikan analisa berbeda, dilihat dari kacamata kriminologi yang non konvensional itu maka apa yang disjikan oleh kriminologi konvensional adalah menyesatkan, dengan dua hal yang menjadi sangat penting; bahwa angka kriminalitas yang tidak dilaporkan dan tidak tercatat cukup besar (the dark number of crime), dan ;di samping kejahatan jalanan masih terdapat kejahatan korporasi (Corporate crime) dan kejahatan-kerah putih/orang berdasi (White Collar Crime), yang jarang diketahui, dilaporkan dan dicatat.

Pada intinya aliran baru mengecam statistik kriminalitas yang tidak mampu memberikan data akurat, dan menjelaskan kejahatan secara faktual. Seorang kriminolog Indonesia yaitu Paul Moedikdo, memberikan komentar terhadap pandangan aliran-aliran kriminologi baru ini, menurutnya kadar kebenaran dan nilai praktis teori kritis dapat bertambah apabila hal itu dikembangkan dalam situasi kongkret demi kepentingan atau bersama-sama mereka yang diterbelakangkan, guna memperbaiki posisi hukum atau pengurangan keterbelakangan mereka dalam masyarakat. Akan tetapi bahaya praktek pengalaman yang terbatas adalah adanya penyempitan kesadaran dan diadakannya generalisasi terlalu jauh jangkauannya. Mereka sampai kepada perumusan-perumusan tentang kejahatan dan perilaku menyimpang yang tidak dapat dipertahankan oleh karena adanya generalisasi yang berlebihan bahwa delik-delik adalah pernyataan dari perlawanan sadar dan rasional terhadap masyarakat yang tidak adil yang hendak menyamaratakan orang menjadi objek-objek pengaturan oleh birokrasi ekonomi.

Ini kemudian dipertegas oleh Soedjono bahwa, dengan kata lain kriminologi baru melupakan sama sekali adanya street crime yang konvensional dan tradisional yang berkait dengan tatanan birokratis yang ada, maka dapat dikatakan catatan atau kritik terhadap kriminologi baru ini bahwa, perspektif baru memang diperlukan dalam meluruskan pandangan sempit dari kriminologi konvensional, namun rumusannya tentang kejahatan dan generalisasinya mengenai teori kejahatan dan perilaku menyimpang terlalu jauh, sehingga justru melahirkan pertentangan pendapat yang berkepanjangan dan dapat memecah belah para kriminologi ke dalam dua kubu. Paul Moedikdo juga memberikan komentarnya terhadap Ian Taylor dll, yaitu bahwa rumusan kewajiabn ahli kriminologi untuk berusaha menciptakan suatu masyarakat dimana kenyataan-kenyataan kebhinekaan manusia tidak menjadi korban kriminalisasi penguasa adalah rumusan yang keliru. Bukan kekuasaan untuk mengkriminalisasi kajahatan yang harus dirumuskan atas dasar prinsip-prinsip egalitarian dan kooperatif, bukan berdasarkan hierarkhikal dan eksploitatif. Suatu kritik dilontarkan pula terhadap teori Labelling bahwa, teori ini bersifat deterministik dan menolak pertanggungjawaban individual, dan teori ini tidak berlaku untuk semua jenis kejahatan, bahkan meurut Hagan, teori labeling yang selalu berangapan bahwa setiap orang melakukan kejahatan dan nampak bahwa argumentasinya adalah cap, dilekatkan secara random. Kenyataannya bahwa hanya kejahatan yang sangat serius memperoleh reaksi masyarakat atau cap.

Namun apabila kita lihat pandangan-pandangan atau kritik yang dikemukakan oleh Paul Modikdo dan Soejono terhadap Kriminologi baru itu, nampaknya banyak yang tidak tepat, meski bisa dipertimbangkan (sebagai scientific device). Hanya saja kritik tersebut terkesan umum (tidak cermat) serta kurang memiliki landasan cukup tajam terhadap pandangan-pandangan kriminologi baru, apalagi kritik itu lebih bersifat kehati-hatian daripada melihat substansi teori yang dikembangkan, pemikiran kritis sering dicap sebagai bagian yang harus diwaspadai dalam pengertian negatif, apalagi pandangan yang dikemukakan aliran kritis/radikal sering bersinggungan dengan konteks kekuasaan atau bentuk perlawanan, sehingga apabila dibaca dalam paradigma kekuasaan yang pada waktu itu sangat dominan (Rezim Orde Baru begitu alergi terhadap pandangan-pandangan kritis dan perlawanan, sehingga aliran-aliran kritis sering dicurigai). Saat ini penafsiran terhadap kejahatan mengalami suatu perubahan cukup mendasar, yang timbul akibat perubahan besar disegala bidang kehidupan, sehingga kalau boleh saya jelaskan bahwa kritik terhadap kriminologi baru yang dikemukakan kedua pakar krimonolog di atas adalah kritik yang kering interpretasi, tidak melihat konteks. Hanya perlu diperhatikan mengenai kritik dari Paul Meodikdo, tentang generalisasi yang terlau jauh dari jangkauannya, untuk kategori ini kita memang harus berhati-hati karena penyamarataan itu memang akan menyesatkan mengenai pandangan kita tentang kejahatan.

Bahwa aliran aliran baru terutama kritis dan radikal, dalam menguraikan teori mereka didasarkan kepada kemampuan apa yang disebut dengan motif-motif berfikir kritis dengan “melihat tembus “ “melihat dibalik” (adegan), dengan kata lain untuk tidak menerima apa adanya Take for Granted. Sebagai contoh, hal ini bisa dilihat dari uraian Steven Box , mengenai hubungan kejahatan dengan kekuasaan, dengan menguraikan suatu analisis bahwa “Undang-Undang Percobaan usaha kriminal (Criminal Attemps Act), 1981, dimaksudkan untuk mencabut hukum-hukum ‘sus’ yang banyak dikutuk orang. Akan tetapi penguatan hukum usaha percobaan bisa direntangkan sebagai akibat dari undang-undang ini, untuk mencakup usaha pencurian materi yang tidak di kenal oleh orang-orang tidak dikenal, serta usaha untuk mencuri mobil yang sedang diparkir. Sekedar keberadaan (kehadiran), terutama kalau wajah anda tidak sesuai, atau warna kulit anda kurang layak di sebuah jalan dengan sebuah mobil yang sedang diparkir, dimata polisi bisa di anggap sebagai suatu usaha percobaan pencurian mobil. Melalui undang-undang ini wewenang polisi telah ditambah dan bukannya dikurangi. Demikian pula dengan undang-undang polisi dan Bukti Kriminal, (police and Criminal Evidence Bill 1982 ) adalah contoh lain dari usaha negara untuk mendapatkan kekuasaanya. Ini hanya sekedar satu di dalam satu deretan manuver legal yang konsekuensi latennya, tidak peduli apapun maksud yang dinyatakan, adalah untuk meningkatkan kekuasan polisi untuk menyerang privasi individu dan menunda mereka sampai bukti ditemukan, bisa dibayangkan efek yang timbul. Tengok pula bagaimana di Indonesia kejahatan mengalir tanpa hambatan melalui legalisasi peraturan perundang-undangan.

Apabila kita melihat seadanya maka nampak, bahwa terbitnya undang-undang itu merupakan rasa peduli pemerintah dan kekhawatiran pemerintah, terhadap warganegaranya, namun pemerintah sendiri telah menciptakan opini publik yang berlebihan tentang kejahatan (warungan) melalui media-media, dan menciptakan setan rakyat, dari para pengemis, pencuri jaminan sosial. Pada gilirannya pemerintah kemudian tampak responsif terhadap keprihatinan publik, sementara pada kenyataanya tujuannya adalah untuk menanamkan kedisiplinan dan rasa takut akan penganggur yang menerima keuntungan negara, karena mereka bukan golongan menegah yang terhormat atau yang secara potensial rusak. Aliran-aliran kriminologi baru ( Taylor dll ) mengakui secara jujur bahwa gambaran yang diromantisasikan merupakan suatu formulasi yang kasar dan bahkan salah, serta lebih banyak merupakan pemujaan dari pada analisa perbuatan menyimpang yang dikagumi penyusun-penyusun teori seperti perilaku hippi, pemakaian narkotik, vandalisme dan sabotase industri. Namun harus diakui apa yang ditawarkan oleh aliran kriminologi baru, kritis dan radikal adalah alternatif pemikiran yang mencoba membuka pemahaman kita akan realitas kejahatan serta memberikan kegairahan perkembangan pemikiran kejahatan dalam konteks kriminolog.


Soal No.2 : Relativitas Kejahatan, sosiologi berpendapat bahwa kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya. Analisis terhadap kondisi-kondisi dan proses-proses tersebut menghasilkan dua kesimpulan, yaitu pertama yang terdapat hubungan antara variasi kejahatan dengan variasi organisasi-organisasi sosial di mana kejahatan tersebut terjadi. Tinggi rendahnya angka kejahatan berhubungan erat dengan bentuk-bentuk dan organisasi-organisasi sosial di mana kejahatan tersebut terjadi, maka angka-angka kejahatan dalam masyarakat, golongan-golongan masyarakat dan kelompok-kelompok sosial mempunyai hubungan dengan kondisi-kondisi dari proses-proses misalnya gerak sosial, persaingan dan penentangan kebudayaan, ideologi, politik, agama, ekonomi. Dengan cara inilah sosiologi memandang arti sebuah kejahatan.

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, bahkan dari sejak Adam-Hawa kejahatan sudah tercipta, maka dari itulah kejahatan merupakan persoalan yang tak henti-hentinya untuk diperbincangkan oleh karena itu di mana ada manusia, pasti ada kejahatan “Crime is eternal-as eternal as society”. Masalah ini merupakan suatu masalah yang sangat menarik, baik sebelum maupun sesudah kriminologi mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti dewasa ini. Maka pengertian kejahatan adalah relativ tak memilki batasRelativitas kejahatan dan aspek yang terkait di dalamnya tidaklah merupakan konsepsi hukum semata-mata, sekalipun memang legalitas penentuan kejahatan lebih nyata nampak dan dapat dipahami, akan tetapi aspek-aspek hukum diluar itu (extra legal) tidaklah mudah untuk ditafsirkan. karena kenisbian konsep kejahatan yang aneka macam seperti itu sering didengar didalam percakapan sehari-hari, kejahatan dalam artian hukum, sosiologi, dan kombinasi dari semuanya itu. Relativitas jelas akan berpengaruh terhadap penggalian faktor sebab musababnya yang pada gilirannya berpengruh terhadap metode penanggulangan kriminalitas pada umumnya.

Tentunya relativitas kejahatan memerlukan atau bergantung kepada ruang dan waktu, serta siapa yang menamakan seuatu itu adalah kejahatan.”Misdaad is benoming” yang berarti tingkah laku didefenisikan sebagai jahat oleh manusia-manusia yang tidak mengkualifikasikan diri sebagai penjahat. Meskipun kejahatan itu relatif, ada pula perbedannya antara “mala in se” dengan “mala in prohibita”.Mala in se adalah suatu perbuatan yang tanpa dirumuskan sebagai kejahatan sudah merupakan kejahatan. Sedangka Mala in prohibita, adalah suatu perbuatan manusia yang diklasifikasikan sebagai kejahatan apabila telah dirumuskan sebagai kejahatan dalam Undang-undang.

Siapakah sebenarnya penjahat itu. Apakah cukup mereka yang dinyatakan melakukan perbuatan yang dilarang dan diberi sanksi hukum yang tercantum dalam pasal undang-undang disebut sebagai penjahat? Dalam KUH-Pidana (kita) tidak ada satu pasal pun yang mengatakan bahwa penjahat adalah..., dan KUH-Pidana kita tidak menyebutkan siapakah orangnya yang menyandang gelar penjahat. Akan tetapi mereka hanya dicap sebagai penjahat dengan sebutan “barang siapa” (Yesmil Anwar. 2004:5), tentunya penjahat itu merupakan label atau stigma dari undang-undang.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, ternyata aliran klasik atau aliran positif tidak dapat bertahan lama, aliran-aliaran ini kembali mendapat kritikan dari aliran atau mazhab sosiologis. Dalam lapangan kriminologi, aliran ini paling banyak melahirkan variasi-variasi dan perbedaan-perbedaan analisa dari sebab musabab kejahatan. Pokok pangkal dari ajaran ini adalah kelakuan-kelakuan jahat yang dihasilkan dari proses-proses yang sama seperti kelakuan-kelakuan sosial lainnya.

Bukan suatu penjungkirbalikan terhadap paham klasik, positivistik, namun merupakan sebuah perkembangan yang begitu dasyat dalam lapangan kriminologi. Edwin Hardin Sutherland (1883-1950), boleh kita sebuat sebagai seorang berani tampil beda dalam menelaah kejahatan, ”the white collar crime” adalah suatu hal yang bagus, yang ia hasilkan, bahwa kejahatan tidak hanya dilakukan orang-orang kelas bawah, namun kejahatan dilakukan juga oleh orang-orang kelas atas. J.E Sahetapy menyebut hal ini sebagai ”kejahatan dalam kemasan baru”.

Kejahatan dalam tataran seperti yang Sutherland kemukakan adalah merupakan ”educated criminals”. Dalam pandangannya, Pelaku kejahatan adalah orang-orang yang berasal dari kelas-kelas sosial dan ekonomi yang rendah, kejahatan tersebut itu berupa, perampokan, pencurian, dan kekerasan lainya hal ini menunjukan bahwa kejahatan merupakan fenomena yang dapat diketemukan juga dalam kelas-kelas masyarakat yang lebih tinggi, yang penyebabnya tidak dapat dijelaskan secara tradisional, seperti kemiskinan, atau fakto-faktor patologik yang bersifat individual.

Soal No.3 : Analisa kasus Malpraktik yang dilakukan Dokter

Dalam pandangan hukum perilaku malpractice tidak dapat dituntut dengan Undang-undang (UU) Kesehatan No. 23 tahun 1992. Karena dalam UU tersebut tidak memberikan aturan tentang malpractice, ditambah lagi UU tersebut menuntut adanya pembuatan 29 Peraturan pemerintah (PP) yang mengatur lebih terinci hal-hal yang belum diatur dalam UU tersebut, sementara yang baru dibuat hanya 4 PP yang kesemuanya pun tidak secara tegas memberikan perlindungan terhadap konsumen. Diantaranya kelemahan peraturan yang ada adalah tidak adanya definisi yang jelas tentang malpractice, sehingga akan sulit ketika akan mengugat. Kelemahan yang lain Undang-undang No 23 tahun 1992 menjadi tidak efektif ketika pemberlakuan otonomi daerah, karena kantor-kantor wilayah kesehatan ditiadakan sebagai konsekuensi dari otonomi daerah.

Maka jika tuntutan terhadap perkara malpractice ini, biasanya hakim kembali menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sifatnya lebih umum. Dalam KUHP untuk perkara ini biasanya dikenai pasal 359 mengenai kelalaian yang mengakibatkan kematian3.

Akan tetapi dari sudut pandang kriminologi perbuatan malpractice yang dilakukan dokter termasuk dalam kejahatan, karena kejahatan dipandang sebagai Tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa terhadap pelaku perbuatan tersebut . Selain itu Sellin mengatakan Kriminologi tidak hanya mempelajari perbuatan yang melawan hukum, tetapi juga perbuatan yang melawan norma. Jadi walaupun perbuatan tersebut tidak termasuk sebagai perbuatan kejahatan menurut pandangan hukum, akan tetapi jika sudah menyinggung norma dan merugikan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang jahat. Dalam perbuatan malpractice yang dilakukan dokter walaupun tidak ada peraturan yang mengatur secara tegas, akan tetapi perbuatan tersebut sudah termasuk kejahatan, karena sudah merugikan pasien.

Model proses pidana yang berlaku
Dokter sebagai pelaku dalam perbuatan ini, menurut pandangan sistem sosial masyarakat Indonesia adalah golongan masyarakat yang memiliki status sosial yang tinggi. Hal ini dikarenakan kehadiran dokter bisa diibaratkan sebagai “dewa Penolong” yang sanggup menyembuhkan seseorang dari penyakit yang dideritannya. Kesempatan untuk menjadi dokter juga sangat sulit, karena harus ditempuh dengan pendidikan yang lama dan cukup sulit serta mahal. Status sosial yang tinggi ini menjadikan banyak anak-anak ketika ditanyakan kepadanya tentang cita-cita, mereka akan menjawab “ ingin jadi dokter”. Selain status sosial yang tinggi dokter juga dianggap “can’t do wrong”, karena kemampuan keilmuan dan keahlian yang mereka miliki, sehingga hampir semua yang disarankan oleh dokter akan dituruti oleh pasiennya. Bahkan ada anekdot5 yang menyatakan bahwa “ ada dua orang yang susah dinasehati yaitu kiai dan dokter” ( karena pekerjaannya menasehati orang lain).

Proses peradilan dalam kasus malpractice yang menjadikan dokter sebagai tersangka akan menemui banyak sekali kesulitan. Ketiadaan undang-undang/peraturan yang mengatur tentang malpractice sudah menjadi suatu persolan cukup rumit, sehingga kebanyakan kasus-kasus tersebut hanya dikenai pasal 359 KUHP, dan tidak menjurus pada pokok permasalahan tentang adanya malpractice. Padahal menurut Ketua YPPKI, dr. Marius Widjajarta, SE yang disebut malpractice adalah seorang profesional yang tidak melakukan pekerjaannya secara professional. Menurut pengertian lain Malpractice dikatakan sebagai :

Profesional misconduct or unreasonable lack of skill, failure of one rendering profesional service to exercise that degree of skill and learning commonly applied under all circumstances in the comunity by the average prudent member of the profession with the result of injury, loss or damage to the recipient of these services or to those entitle to rely upon them” (Black,1968:111)6

Dapat diambil suatu pengertian bahwa pelaku malpractice ini adalah orang yang berkompeten dalam bidangnya tetapi tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Peristiwa malpactice yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya sebenarnya lebih tepat digolongkan kedalam White Collar Crime yang menurut Sutherland adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan dan status tinggi dan dilakukan denngan kaitannya dengan pekerjaannya.

Dalam proses peradilan kasus ini biasanya model peradilan pidana yang berlaku adalah Due Process Model, ini dikarena pelaku yang memiliki status sosial tinggi. Filosofi dasar dari model ini adalah menghargai sekali akan hak-hak tersangka sehingga, misalnya dalam melakukan pengkapan terhadap tersangka harus memperhatikan prosedur baku, serta lebih mementingkan efektifitas dari pada efisiensi8. Kenyataan ini dalam sistem peradilan pidana ternyata sangat nyata seperti pada kasus Tommy Soeharto yang ternyata memiliki hak-hak lebih di dalam Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Walaupun dalam konstitusi kita secara tegas dikatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahanan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” seperti termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, tetapi pada kenyataannya pengecualian dalam praktek hukum masih saja terjadi.

Walaupun sebenarnya tidak berarti berlakunya Due Process Model dikarenakan adanya status sosial yang tinggi, akan tetapi karena watak dasarnya model ini yang lebih mementingkan proses formal sehingga terkesan hanya dilakukan pada tersangka pelaku perbuatan pidana yang memiliki status sosial tinggi. Kekhususan istilah yang dimiliki dalam ilmu kedokteran juga menyulitkan pembuktian kasus malpractice, satu-satunya cara adalah harus mendatangkan saksi ahli yang juga seorang yang berprofesi dokter. Karena hanya orang yang menekuni bidang tersebutlah yang mengetahui proses dan cara kerjanya.

Akan tetapi dampak yang patut diperkirakan disini kemudian muncul sentimen-sentimen primordialisme jabatan, yang mengakibatkan adanya usaha saling melindungi diantara para dokter tersebut. Hal ini dapat terjadi mengingat dalam kode etik baik kedokteran (umum) maupun kedokteran gigi terdapat kewajiban dokter kepada teman sejawatnya yang harus memperlakukan teman sejawatnya tersebut dengan perlakuan yang ingin dia terima dari temannya tersebut10. Jika kode etik ini disalah tafsirkan maka tidak mungkin usaha-usaha melindungi dokter lain yang terkena perkara tersebut dalam upaya menghindari pencemaran nama baik jabatan.

Pidana yang paling sesuai untuk para tersangka
Menentukan hukuman yang tepat dalam setiap kasus kejahatan memang sangat sulit. Pemberian hukuman biasanya tergantung dari pandangan/paradigma yang umumnya berkembang dalam institusi peradilan pidana. Hukuman yang paling sesuai bagi tersangka pelaku kejahatan dalam kasus malpractice yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya juga sulit unutk ditentukan. Ada pembelaan sebagian dokter yang menyatakan bahwa belum tentu setiap kasus malpractice ini karena kesalahan dokter, bisa juga dari pasien karena ketidak memberikan keterangan yang benar tentang keadaan dirinya ketika akan didiagnosa (anamnesa), sehingga dokter tidak mengetahui secara tepat kondisi pasien. Selain itu ada pandangan miring sebagian dokter terhadap SOP yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang, telah menghambat kemajuan ilmu kedokteran sendiri. Dengan membatasi prosedur penanganan suatu penyakit dengan serangkaian aturan yang sudah baku, apalagi jika SOP tersebut sudah ketinggalan jaman.

Terlepas dari itu semua setiap perbuatan pidana harus diberikan hukuman. Hukuman yang diberikan juga harus mempunyai tujuan tertentu yang harus dapat dicapai melalui penghukuman tersebut. Untuk kasus malpractice teori penghukuman yang paling tepat mungkin utilitarian prevention. Karena dokter dalam melakukan pekerjaannya selalu berhubungan dengan manusia, dalam hal ini bahkan nyawa manusia. maka dengan adanya efek deterrence diharapkan dokter akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Bentuk hukuman ini lebih ditekankan pada hukuman yang berat, dengan asumsi akan memberikan efek deterrence yang lebih kuat. Berhubungan dengan hambatan di tersebut, hukuman ini akan memberikan efek bagi dokter lain untuk lebih menggali keterangan dari pasien dengan lebih mendetail dan memperhatikan apabila ada keterangan-keterangan yang ganjil dan menelusurinya agar lebih jelas. Pandangan yang memandang miring SOP juga harus dirubah, karena dalam menangani nyawa manusia tidak bisa dilakukan dengan sembarangan dan harus hati-hati.
Kasus malprctice yang dilakukan oleh Dokter semakin marak diketahui oleh masyarakat, mungkin hal ini dikarenakan semakin mengertinya masyarakat tentang hukum. Akan tetapi ternyata hal ini tidak diimbangi dengan regulasi yang mengatur tentang perbuatan tersebut. Sehingga banyak kasus malpractice ini yang sampai menyebabkan kematian pasien hanya dituntut dengan pidana yang ringan (maksimal penjara lima tahun dan kurungan maksimal satu tahun-menurut pasal 359 KUHP) karena adanya unsur kelalaian dalam perbuatan tersebut.Dalam proses peradilan pidana yang berlangsung juga banyak dipengaruhi oleh sistem sosial masyarakat yang memandang status dokter sebagai status yang tinggi dan anggapan dokter tidak pernah salah. Selain itu juga adanya solidaritas diantara dokter yang biasanya mengganggu pula proses pembuktian kasus ini, karena banyak istilah-istilah yang hanya dimengerti oleh sesama dokter.

hari ini saya kacau sekali

hari ini kepala saya pusing. padahal masih hari selasa, masih ada rabu,kamis,jumat,sabtu,minggu yang harus saya lalui. agar minggu ini berakhir. seperti mahasiswi kebanyakan, saya penat dengan masalah skripsi. salah saya. terlalu santai menghadapai tantangan yang saya pilih sendiri. ketika tersadar dari leha-leha saya selama ini, saya shock. Judul yang diajukan teman-teman saya sudah di Acc. sedangkan saya masih nol besar. jelas sekali, saya ini tidak pandai me-manage diri. ceroboh dalam bersikap. kurang persiapan dalam mengambil keputusan.

duduk sendiri di kampus se-sore ini, membuat saya teringat pertanyaan seorang tokoh di novel Jostein Gaarder. nama tokoh itu Sophie, Sophie Amundsen. ada beberapa hal yang saya alami, sama seperti yang dia alami. seperti dulu saya pernah mempertanyakan, kenapa rambut saya seperti ini, berombak tak beraturan, terlalu tebal. bahkan kadang saya berdoa pada Dia yang Esa, tolong beri saya rambut yang lain. sekarang, beberapa tahun belakangan ini. saya sangat bersyukur dengan rambut berombak-tak-beraturan ini. setelah keramas, tanpa hairdryer, membuat rambut saya seperti di tata, tanpa di sisir, ajaib! :)

Sophie mempertanyakan siapa dia, dia bercermin, masih juga mempertanyakan siapa dia. Lalu, siapa saya? apakah saya akan menjawab, saya meli, melita. kurang historis kalau saya jawab begitu. bagaimana kalau saya jawab, saya melita, panggil saja meli. Saya melita kristin bleszend reyienzher sembiring meliala, saya bukan indo, saya pure dari suku Batak-Karo. Salah satu suku yang ada di daerah sumatera utara. saya masih merasa tidak pas menjawab seperti itu.

jadi siapa saya? saya hanya seorang anak perempuan dari keluarga yang tak selalu sempurna. saya seorang yang berusaha positive menghadapi masalah. seringkali saya rapuh, ya seringkali. saking seringnya, saya lupa kapan terakhir kali berkepala tegak dalam menghadapi masalah. saya terlalu rapuh menghadapi setiap masalah? sering saya berusaha setenang dan bijaksana mungkin dalam menghadapi masalah. tapi saya selalu mengacaukan segalanya…

yang saya mau, tak banyak. cukup membahagiakan ibu dan adik saya. itu saja cukup. terlalu banyakkah saya meminta?

hari ini saya kacau sekali :(

cuma kalimat itu yang sebenarnya ingin saya katakan, tapi berat mengakuinya. saya depresi memikirkan skripsi, saya bingung. gamang tentang masa depan. daritadi ketikan ngelantur, gak fokus. pikiran saya kacau, ya kacau..

hari ini, saya benar-benar merasa menjadi seorang Sophie Amunsend yang baru pertama kali bertemu Alberto Knox!

Ada Layang-layang Tersangkut Di Dahan


Ada layang-layang tersangkut di dahan. Kelu tanpa daya. Angin mendesah di sekitarnya. Menabur aroma tanah. Sepi. Matahari begitu terik menyilaukan mata. Seakan hendak mencumbui bumi dengan membabi-buta. Dedaunan hijau saling menggesekkan diri. Bergemerisik. Kesana-kemari. Dedaunan yang menguning, beralun lemah. Hendak gugur meretakkan hati, tetap bertahan tak beruna juga. Kejayaannya hilang, hijaunya pergi, turut serta dengan cita mulia pada kehidupan. Tak ada yang bisa menolak kehidupan. Begitu juga kematian, sama halnya dengan datang dan pergi. Gelap dan terang. Cinta dan perih. Siang dan malam. Tawa dan tangis. Pelukanmu dan sepi. Semuanya tercipta berpasangan. Dia yang Mencipta melihat hal itu baik adanya. Terciptalah. Tanpa ada kehendak mahluk untuk memilih. Nikmati saja. Maknai saja. Jangan terlalu banyak merengek dan mengeluh. Itulah hidup. Teruslah bergerak, selagi ada kesempatan. Dan waktu.

Ada layang-layang tersangkut di dahan. Bergoyang-goyang kesana-kemari. Berusaha melepaskan diri. Hanya pelukan erat ranting pula yang di dapat. Matahari tak semegah tadi. Mulai lembayung. Berpijar keemasan. Seperti koin emas di negeri seribu satu malam. Makin mesra menatap bumi dengan mata jingga yang bulat penuh. Matahari selalu lebih setia dibanding bulan. Tak pernah menghilang atau beristirahat menjaga bumi agar tetap hangat. Selalu tulus. Seperti senyummu.

Ada layang-layang tersangkut di dahan. Bocah kecil bermata sipit mencibir cemas. Mengumpulkan keberanian. Mengatur strategi. Memanjat pohon dengan liar. Mencari galah tuk meraih. Terus mengawasi. Barangkali ranting-ranting itu bosan memeluk. Dan melepasnya pergi. Entah desiran angin sore sedang berbaik hati. Merayu dahan, dan menggoda ranting. Tidak terlalu berharap banyak. Jangan pernah berharap banyak pada bukan dirimu sendiri. Masih mengawasi dengan mata sipit dan hati yang gelisah. Layang-layang berwarna merah. Bersalur hitam. Bergerak-gerak di senggol burung nakal. Semakin pasrah pada kehidupan. Belum lagi lolos dari pelukan ranting kering tak berbuah. Harus pula memikirkan jadi apa diri ini di tangan bocah bermata sipit. Entah hujan akan menghujam bumi dengan benang perak yang tajam, dan layang-layang usai terkoyak di gelapnya malam. Tanpa di damba bocah bermata sipit. Di pelukan ranting kering yang tak pernah berbuah. Tak ada yang lebih indah, selain di kagumi. Seperti lirikmu mengagumi ku.

Ada layang-layang tersangkut di dahan. Di kagumi bocah bermata sipit. Di tinggalkan burung nakal yang kembali ke sarangnya. Di belai angin malam. Maksud hati ingin menggarungi langit. Menyaksikan padi menguning. Bertegur-sapa dengan awan. Awan yang mengembang seperti gulali. Manis. Merasa semakin dekat dengan matahari. Bertengger di cakrawala biru. Melihat kehidupan dari atas. Semakin dekat dengan Dia Yang di Atas. Jika memang benar Dia ada di Atas. Apa daya. Sekuat hati melayang, tersangkut juga. Berbesar hati. Hanya sia-sia. Bagaimana memaknai hidup. Bagaimana menikmati cinta. Bila yang di dapat selalu tawa. Putus asa dan terjebak, adalah kunci untuk menikmati tawa. Untuk tegar dalam perih. Biarkan hati mencari jawabnya sendiri. Terlalu keras pada diri. Terkadang ada baiknya juga. Toh tak ada yang bisa memastikan hari ini perih entah esok pelukan hangat. Bahkan sekarang lemah, nanti putus asa yang di dapat. Tak ada yang bisa memilih rasa. Yang ada hanya bagaimana memaknai rasa. Biar dingin yang didapat, jangan pernah berhenti berharap untuk kehangatan. Jangan pernah berhenti, selama Dia masih memberi waktu.

Ada layang-layang tersangkut di dahan. Dilupakan bocah bermata sipit. Dirundung malam yang pekat. Berharap masih punya waktu, memaknai esok pagi. Ketika matahari masih memiliki kesempatan mencintai bumi tanpa berharap disadari bumi. Selagi masih ada waktu dan kehidupan tak setega biasanya.

Bandung, 17 September 2009

Tuesday, February 23, 2010

Aku Ingin


Aku ingin mencintaimu dengan sederhana: dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu.
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana :
dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada.

Sapardi Djoko Damono,1989

fever is quiver


Menjadi seorang perempuan adalah tujuan dari pencapaian hidup saya. Sama halnya dengan membahagiakan ibu, entah menuntun adik menjadi lelaki dewasa bertanggungjawab kelak. Satu hal yang saya takutkan dari beberapa hal yang membuat saya takut adalah mengecewakan orang-orang yang saya sayangi. Orang-orang yang sekuat hati saya peluk. Orang-orang yang bisa membuat saya menangis tanpa alasan. Selama dua puluh satu tahun saya begitu bebas bernafas, tapi masih tersendat-sendat bertindak. Terlalu banyak pertimbangan. Setiap keputusan kadang diselubungi keraguan. Dan sekarang saya sadar. Keraguan adalah awal sebuah pengetahuan baru. Keraguan membuat saya berusaha lebih keras lagi mencari titik ragu. Membuat saya mencerai-beraikan setiap permasalahan, menjadi bagian-bagian yang terkecil, semakin kecil, menjadi serpihan, menjadi debu. Pengetahuan adalah apa yang saya yakini ada dan saya sadari tak dapat saya sentuh. Sama halnya dengan pikiran. Apa yang sedang saya pikirkan ketika suhu badan tinggi begini? Apa yang sedang saya tangisi dengan suhu tinggi begini? Tidak dapat saya perlihatkan. Karena pikiran sama halnya dengan pengetahuan. Saya tahu apa yang sedang saya pikirkan, dan saya tidak pernah juga menyentuh pikiran itu. Bagaimana rupa pikiran ketika saya sedang menangis? Bagaimana warna pikiran ketika saya sedang tertawa? Jangan Tanya saya. Saya pun tidak tahu. Sama halnya dengan kamu tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu jika saya sedang bertanya-tanya. Bertanya-tanya tentang segala hal. Meragukan segala hal. Memecah-mecah seribu hal menjadi serpihan, menjadi debu.

Saya ingin menyimpulkan, bahwa perempuan harus berfikir jernih agar tahu apa yang benar-benar ia butuhkan, biar tidak terperangkap pada apa yang ia inginkan. Tapi siapa saya ini, begitu berani menyimpulkan sesuatu. Pujangga bukan. Filsuf bukan. Saya hanya seorang perempuan yang duduk di kamarnya, tergesa-gesa mengetik ketika suhu tubuhnya semakin tinggi.

Ingin rasanya tidur, tidur, dan tertidur. Dan terbangun ketika didalam tidak terasa begitu sekosong ini. Saya terlalu kompleks untuk dimengerti. Jangan Tanya kenapa saya merasa kosong, karena sungguh, saya pun tidak tahu. Semua begitu terasa datang tiba-tiba, menguasai hati, mengendalikan emosi. Seperti saya yang lain sedang mengambil alih kemudi diri.

Atau saya ini sedang bermimpi. Bermimpi sedang bersuhu tubuh tinggi. Bermimpi sedang merasa kosong. Bermimpi sedang menangis tanpa sebab. Atau sebelumnya saya bermimpi tersenyum senang. Bermimpi tidak sabar segera kau peluk. Bermimpi duduk manis mencemaskan hari itu tiba. Mungkin juga saya sedang dipermainkan pikiran, membuat saya bingung. Mana yang sebenarnya nyata. Mana yang hanya mimpi. Karena keduanya begitu terasa sama, begitu terasa nyata, begitu terasa kosong seperti mimpi. Kurang ajar sekali pikiran ini, tega mempermainkan saya hingga bergetar, terguncang begini.

Bandung, 26/09/09. Saturday, 3: 53 PM.