Wednesday, February 24, 2010

Pidana Internasional

Pidana Internasional-mutual legal assistance criminal mattersNov 10, '08 10:02 PM
for everyone
1. Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah PidanaPerkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat
dan semakin canggih saat ini khususnya baik di bidang transportasi,
komunikasi, maupun informasi serta semakin meningkatnya arus globalisasi
antara lain telah menyebabkan wilayah Negara yang satu dengan wilayah
negara yang lain seakan-akan tanpa batas sehingga perpindahan orang atau
barang dari satu negara ke negara lain dilakukan dengan mudah dan cepat.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat dan
semakin canggih tersebut sangat besar pengaruhnya antara lain:
a. Di bidang transportasi, yakni semakin tingginya mobilitas orang, dimana orang dengan mudah dan cepat dapat bepergian dari satu Negara ke negara lain.
b. Di bidang komunikasi dan informasi, telah memberikan berbagai kemudahan yang didapat oleh masyarakat, misalnya orang dapat melakukan perbuatan tertentu, tanpa harus berada di Negara tempat perbuatan tersebut dilakukan. Segala sesuatu dapat dilakukan dengan mudah, tanpa dibatasi waktu dan/atau tempat.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di samping mempunyai
dampak positif bagi kehidupan manusia juga membawa dampak negatif
yang dapat merugikan orang perorangan, masyarakat, dan/atau negara.
Tidak jarang orang-orang yang tidak bertanggung jawab melihat adanya
peluang tersebut untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri
dan/atau kelompoknya, walaupun hal itu akan merugikan orang lain, masyarakat, dan negara. Bahkan hal tersebut mengakibatkan sangat
memungkinkan berkembangnya kejahatan transnasional terorganisir
(Organized Transnational Crimes) yang modus operandinya semakin canggih, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana pencucian uang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada ahkir-akhir ini
banyak dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh para pelaku
tindak pidana yang bersifat transnasional, antara lain dalam upaya
meloloskan diri dari tuntutan hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan. Tindakan tersebut jelas dapat mempersulit upaya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan atau bahkan untuk pelaksanaan putusan pengadilan. Tindak pidana yang bersifat transnasional bahkan mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain sehingga upaya penanggulangan dan pemberantasannya sulit dilakukan tanpa kerja sama dan harmonisasi kebijakan dengan negara lain.
Hubungan baik dan kerja sama antarnegara, guna saling memberikan bantuan
dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana yang
bersifat transnasional berdasarkan hukum masing-masing negara. Bantuan
tersebut, antara lain dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah
pidana. Kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional telah terbukti sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan transnasional. Keberhasilan kerjasama penegakan hukum tersebut pada umumnya tidak akan menjadi kenyataan jika tidak ada perjanjian bilateral atau multilateral dalam penyerahan pelaku kejahatan atau dalam kerjasama penyidikan,penuntutan dan peradilan. Prasyarat perjanjian tersebut tidak bersifat mutlak karena tanpa ada perjanjian itupun kerjasama penegakan hukum dapat dilaksanakan berlandaskan asas resiprositas(timbal balik). Kerjasama penegakan hukum yang tertua adalah ekstradisi , kemudian diikuti kerjasama penegakan hukum lainnya seperti, dengan “mutual assistance in criminal matters”, atau “mutual legal assistance treaty”(MLAT’s); “transfer of sentenced person (TSP); “transfer of criminal proceedings”(TCP), dan “joint investigation” serta “handing over”. Kerjasama penegakan hukum tersebut secara lengkap diatur dalam Konvensi PBB Anti Korupsi (UN Convention Against Corruption)tahun 2003 telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UN Convention Against Corruption; dan Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisasi (UN Convention Against Transnational Organized Crime) tahun 2000, sudah ditandatangani Pemerintah Indonesi pada bulan Desember tahun 2000, di Palermo, Italia, hanya mengatur ketentuan mengenai ekstradisi dan mutual legal assistance dan joint investigation saja.
Pemerintah Indonesia telah memiliki “undang-undang payung”(umbrella act) untuk ekstrradisi dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi, dan untuk kerjasama penyidikan dan penuntutan, termasuk pembekuan dan penyitaan asset, dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (mutual assistance in criminal matters). Perbedaan kedua bentuk perjanjian kerjasama penegakan hukum tersebut adalah, bahwa perjanjian esktradisi untuk tujuan penyerahan orang(pelaku kejahatan ), sedangkan perjanjian MLTA’s untuk tujuan perbantuan dalam proses penyidikan,penuntutan dan pemeriksaan di sidang peradilan pidana termasuk pengusutan,penyitaan dan pengembalian aset hasil kejahatan.
Permintaan penyerahan pelaku kejahatan (ekstradisi) tidak serta merta merupakan pengembalian aset hasil kejahatan yang dibawa pelaku kejahatan yang bersangkutan. Kedua bentuk perjanjian tersebut harus saling melengkapi dan bukan dilihat secara terpisah. Hal ini berarti permintaan esktradisi wajib dilengkapi dengan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana terutama pengusutan dan pengembalian aset kejahatan dari pelaku kejahatan yang bersangkutan. Merujuk kepada UN Model tentang Mutual Assistance in Criminal Matters(1990) sangat jelas bahwa, perjanjian Treaty on Mutual Legal Assistance negara anggota Asean tidak dibolehkan untuk tujuan antara lain penyerahan tersangka(Pasal 2) .
Sebaliknya dalam perjanjian Ekstradisi juga-sekalipun tidak dinyatakan secara tegas ditafsirkan untuk hanya tujuan penyerahan orang sebagaimana ditegaskan dalam judul perjanjian antara Indonesia dan Singapura, “Treaty Between The Government of The Republic of Singapore and The Government of the Republic of Indonesia for The Extradition of Fugitives”. Pasal 1 Perjanjian tsb menegaskan antara lain:”Each Part agree to extradite to the other…any person who is found …”.
Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM ketika itu, Hamid Awaludin; bersama-sama dengan 7(tujuh) negara anggota Asean termasuk Singapura telah menandatangani Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) pada tanggal 29 November tahun 2004, dan sampai saat ini belum diajukan pemerintah untuk proses ratifikasi ke DPR RI. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menlu Hasan Wirayuda, juga telah menandatangani, “ perjanjian ekstradisi tsb dengan Pemerintah Singapura pada tanggal 27 April 2007.
Kebutuhan adanya perjanjian esktradisi merupakan konsekuensi logis dari karakter transnasional dari kejahatan tertentu di mana pelakunya melarikan diri ke LN sehingga dilakukan upaya untuk mengembalikan ke negara asalnya dengan tujuan penuntutan atau menjalani pidana. Pengertian transnasional itu sendiri dalam hukum internasional selain memiliki konotasi keterlibatan dua sistem hukum dan hukum(nasional) positif dari dua negara atau lebih, juga memiliki lingkup luas dari awal terbentuknya lembaga ekstradisi. Karakter perjanjian ekstradisi pasca abad pertengahan, selain aspek penuntutan, terkandung juga aspek perlindungan hukum karena pengaruh pendekatan “humanitarian” dan berkembangnya masalah perlindungan Hak Asasi Manusia.
Perlindungan hukum dalam perjanjian ekstradisi pasca perang dunia kedua, ditujukan terhadap pelaku kejahatan dimaksud agar yang bersangkutan memperoleh hak-hak hukum secara benar dan diadili kembali oleh suatu proses peradilan yang “impartial” dan “fair” di negara yang peminta (requesting state) dan tidak dilatar-belakangi oleh sentiment atas dasar ras, etnis, agama dan politik. Oleh karena itu perjanjian ekstradisi sejatinya bukan untuk tujuan penghukuman pelaku kejahatan yang bersangkutan melainkan untuk tujuan kerjasama dalam melancarkan penyerahan semata-mata seseorang ke negara asalnya. Proses peradilan pasca penyerahan merupakan yurisdiksi negara asal yang bersangkutan, bukan lagi yurisdiksi negara yang diminta ekstradisi(requested state). Namun demikian, jaminan perlindungan hukum di atas agar tetap mengikat dituangkan ke dalam persyaratan perjanjian ekstradisi yang bersifat baik “mandatory obligation” maupun “non-mandatory obligation”. Karakter dan tujuan perjanjian ekstradisi sejak pertengahan abad ke 19 telah sangat maju dan sangat manusiawi di mana tujuan yang bersifat diskriminatif baik atas dasar etnis, ras dan latar belakang politik dalam perjanjian ekstradisi masa lampau telah ditiadakan dan sekaligus dimuat sebagai prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi oleh para negara pihak dalam perjanjian tsb. Saat ini perkembangan praktik hukum internasional dalam perjanjan ekstradisi menceminkan satu persepsi yang sama yaitu, bahwa penyerahan seseorang dari suatu negara ke negara tertentu lainnya dapat diwujudkan baik berdasarkan suatu perjanjian atau resiprositas atau berdasarkan suatu “comity” semata-mata. Sekalipun masih banyak negara yang lebih suka melalui suatu perjanjian akan tetapi masih terjadi penyerahan tsb didasarkan atas asas resiprositas atau “comity” saja. Atas dasar praktik penyerahan tersangka/terdakwa dalam hubungan internasional tsb maka tidaklah salah jika dikatakan bahwa, ekstradisi mencerminkan kesamaan kepentingan (mutual interest) dan keuntungan yang sama (mutual benefit) antara negara yang teerlibat dalam penyerahan tsb serta merefleksikan tingkat intensitas dan kesinambungan hubungan politis antara dua negara atau lebih.

2. Kewajiban Negara Diminta (requested state) Memenuhi Permintaan Negara Peminta (requesting state)
Diatur dalam Konvensi Wina mengenai Perjanjian Internasional (UN Convention on the Law of the Treaty) tahun 1969, dan dapat dijawab berdasarkan praktik hubungan internasional. Pertama, berdasarkan prinsip-prinsip umum perjanjian internasional yang berlaku, “pacta sunt servanda”(Pasal 26) dan ketentuan bahwa, suatu negara tidak boleh menolak pelaksanaan suatu perjanjian dengan alasan bertentangan dengan sistem hukum nasional (Pasal 27) maka permintaan ekstradisi wajib dipenuhi sebagai suatu kewajiban mutlak bagi negara yang dimintakan ekstradisi. Namun di dalam praktik hubungan internasional, khususnya di dalam perjanjian ekstradisi bilateral, prinsip-prinsip umum tsb di atas dapat disimpangi sepanjang penyimpangan tersebut disepakati kedua belah pihak yang terikat ke dalam perjanjian esktradisi tsb.
Penyimpangan tsb dapat diketahui dari ketentuan mengenai “penolakan”(refusal) atau "exception”(kekecualian) di dalam perjanjian ekstradisi. Semakin banyak syarat penolakan suatu permintaan ekstradisi dimuat dalam suatu perjanjian ekstradisi maka semakin sulit perjanjian tersebut dapat diwujudkan secara efektif. Sebagai contoh, di dalam perjanjian Indonesia dan Singapura tanggal 27 tahun2007, Pasal 1 menegaskan:”Each Party agrees to extradite to other,…any person who is found in the territory of he Requested Party and is wanted in the Requesting Party for any prosecution or for the imposition or enforcement of a sentence in respect of an extraditable offence, as decribed in Article 2 of ths Treaty, committed within the jurisdiction of the Requesting Party”.
Ketentuan tersebut diperkuat Pasal 2 ayat (4) yang menegaskan bahwa, perjanjian ini dapat berlaku surut 15(lima tahun) sejak perjanjian ekstradisi ini berlaku efektif. Kedua ketentuan tsb tersurat memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk mengusut kembali para pelaku kejahatan termasuk korupsi masa lampau. Namun demikian ketentuan yang tampak “menguntungkan” Indonesia tersebut dikesampingkan oleh banyaknya kewajiban masing-masing negara terutama Indonesia untuk dapat melaksanakan perjanjian ini secara efektif. Pertama, di dalam Pasal 4 tentang “Mandatory Exception to Extradition”, dimuat sebanyak 9(sembilan syarat penolakan yg bersifat wajib) terdapat pada ayat (1) dan ayat (2) ; sedangkan di dalam Pasal 5, tentang, “Discretionary Exception to Extradition”, telah dimuat sebanyak, 8(delapan) syarat penolakan opsional, dengan kekecualian (ayat 2 dan ayat 3). Undang-undang Nomor 8 tahun 1994 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Australia, hanya memuat 5(lima) syarat penolakan baik yang bersifat “mandatory obligation” maupun yang bersifat “non-mandatory obligation” (Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2).
Kekecualian terhadap syarat penolakan yang bersifat wajib terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, yang berbunyi:” Extradition shall not (wajib,pen) be granted under this Treaty in any of the following circumstances: where the extradition of a fugitives is requested for the purpose of carrying out a sentence, and it appears that the conviction was obtained in his absence, unless: (i) he had the opportunity of being present at his trial; and (ii) he would, if surrendered, he entitled to be retried in his presence”.
Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g, masih dapat dikecualikan, yaitu, jika masih ada jaminan seorang tersangka/terdakwa memperoleh kesempatan untuk hadir di persidangan, dan kedua (baca kalimat, “and”, bukan “or”) jikapun ybs diserahkan, ybs masih berhak(entitled) untuk diadili kembali. Ketentuan tersebut justru bertentangan dengan prinsip ne bis in idem (non-bis in idem) sebagaimana diatur di dalam Pasal 76 KUHP Indonesia, [12] khususnya bagi pelaku kejahatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemajuan dan “keberuntungan” Indonesia di dalam perjanjian Ekstradisi tsb adalah diterimanya ketentuan penolakan prinsip nasionalitas dengan bersyarat sebagaimana tampak dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) dihubungkan dengan bunyi ketentuan Pasal 5 ayat ((1) huruf c. Kedua ketentuan tersebut merupakan celah hukum bagi Indonesia yang dapat digunakan untuk memulangkan pelaku kejahatan asal warga negara Indonesia.[13] Dalam perjanjian ini, masih ada ketentuan yang menguntungkan Indonesia, yaitu prinsip penolakan menyerahkan warga negara dapat diterobos dengan menetapkan bahwa status kewarganegaraan seseorang di negara yang diminta ditetapkan ketika orang yang bersangkutan melakukan kejahatan (lex tempus delicti) sehingga kemungkinan untuk meminta penyerahan WNI yang telah berubah menjadi WN Singapura masih dapat di lakukan. Keuntungan kedua bagi Indonesia adalah, ketentuan penolakan dengan alasan kewarganegaraan (nasionalitas) dikesampingkan untuk perkara-perkara terorisme dan perkara suap atau korupsi(Pasal 5 ayat (2)). Keuntungan ketiga, walaupun perjanjian ekstradisi tsb masih mempertahankan prinsip “dual criminality” dengan sistem daftar enumeratif (enumerative list) akan tetapi masih dimungkinkan untuk tidak ditasirkan secara ketat (kaku) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2). Namun demikian, syarat penolakan lainnya yang bersifat wajib (mandatory obligation) in casu Pasal 4 dan yang bersifat “non-mandatory” (Pasal 5), menghambat pelaksanaan bunyi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (3). Perjanjian antara Indonesia dan negara Anggota Asean termasuk Singapura di dalam “Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters” (AMLA) yang telah ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 yang lalu, ternyata juga tidak memberikan keuntungan atau kemanfaatan untuk Indonesia untuk pemulangan aset hasil kejahatan masa lampau kecuali para pelakunya melalui perjanjian ekstradisi. Hal ini disebabkan karena Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (BTBMP) tersebut tidak berlaku surut khususnya untuk permintaan penyitaan dan pengembalian aset hasil kejahatan termasuk korupsi BLBI dan kejahatan lainnya. Pasal 22 ayat (3) di bawah judul, “ Assistance in Forfeiture Proceedings”, ditegaskan, “A request for assistance under this Article shall be made only in respect of orders and judgments that are made after the coming into force of this Treaty”.
Perjanjian BTBMP kedua negara tidak dapat mengembalikan aset korupsi dan kejahatan lainnya termasuk BLBI (sebanyak 600 triliun rupiah) yang disimpan di Singapura, apalagi isi perjanjian ini pun tidak dapat direservasi (diubah atau ditolak)oleh kedua negara, yang dimuat secara eksplisit dalam Pasal 29, “The Treaty shall not subject to reservations”.
Berdasarkan kepada kedua perjanjian kerjasama penegakan hukum, yaitu Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura (2007) dan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana” (tahun 2004) dapat dinyatakan bahwa, pertama, telah terjadi inkonsistensi kebijakan politik pemerintah kedua negara dalam menyikapi pentingnya kedua perjanjian tsb bagi kedua belah pihak terutama dilihat dari kepentingan Indonesia. Kedua, kedua perjanjian tersebut secara nyata hanya memiliki keuntungan yang bersifat prospektif, tidak retroaktif, bagi Indonesia untuk mengejar para pelaku kejahatan dan pengembalian aset hasil kejahatan.
Pertanyaan penting yang harus ditujukan kepada pemerintah Indonesia adalah, mengapa telah terjadi inkonsistensi kebijakan politik dalam menyikapi kedua perjanjian tsb, dan justru mengapa untuk tujuan pengembalian aset hasil kejahatan termasuk korupsi dan BLBI serta kejahatan lainnya, pihak Indonesia menyetujui pemberlakuan surut (non-retrokatif) dalam perjanjian BTBMP, sedangkan terhadap pemulangan pelaku kejahatannya dengan perjanjian ekstradisi, pihak Indonesia menyetujui pemberlakuan surut sampai 15 (limabelas) tahun lamanya. Solusi dari masalah yang dihadapi dengan kedua perjanjian tsb perlu disikapi secara hati-hati di dalam melakukan ratifikasi dengan tetap merujuk kepada prinsip-prinsip umum yang diakui dalam hukum perjanjian internasional, yaitu prinsip “pacta sunt servanda”, “equality of states”, “territorial integrity”, dan prinsip “non-intervention”. Selain itu juga penting dilihat sejauh manakah prinsip resiprositas telah diatur secara seimbang (equal) di dalam kedua perjanjian tersebut. Apalagi jika perjanjian ekstradisi telah diterima menjadi satu paket dengan perjanjian pertahanan antara Indonesia dan Singapura. Solusi kedua, perlu merujuk kepada ketentuan penutup khusunsya mengenai ketentuan masa berlakunya kedua perjanjian tersebut dan tidak adanya larangan untuk menarik diri dari kedua perjanjian tersebut sebagaimana dimuat dalam Pasal 31 ayat 3 Perjanjian BTBMP, dan Pasal 19 ayat 2 Perjanjian Ekstradisi.
Di dalam mencermati solusi yang bersifat penolakan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan jangkauan lebih jauh pasca diratifikasinya perjanjian-perjanjian tsb di atas (prospektif) yang tentu akan banyak membantu kelancaran pemberantasan kejahatan transnasional yang merugikan kepentingan Indonesia. Salah satu jangkauan kedepan dalam hubugan kedua negara (Singapura dan Indonesia) adalah, bahwa Singapura tidak akan lagi menjadi negara pelindung kejahatan dan pelaku kejahatan asal Indonesia (no safe haven principle), dan sikap saling mencurigai antara kedua negara dalam konteks pencegahan dan pemberantasan kejahatan tidak akan terjadi lagi termasuk Singapura yang dianggap sebagai tempat penyimpanan aset kejahatan dari Indonesia. Sikap ini akan menghilang jika Singapura konsisten melaksanakan kedua perjanjian tsb dengan dilandaskan prinsip “pacta sunt servanda”.
Dampak sampingan positip di dalam negeri Indonesia adalah akan menjadi dorongan semangat untuk bekerja sama dengan pihak Singapura yang juga harus disertai pembenahan-pembenahan serius sistem pengadministrasian penegakan hukum, sistem koordinasi, monitoring dan evaluasi penegakan hukum antara instansi penegak hukum satu sama lain. Selain dari hal tsb, Kementrian Hukum dan HAM sebagai ujung tombak pelaksanaan kedua perjanjian tsb (Central Authorithy) harus dipersiapkan baik sarana dan prasarana, sumber daya manusia ahli, diperkuat oleh anggaran yang memadai.
Abad ke 21 saat ini merupakan abad perdamaian dan kesejahteraan sebagaimana telah dicanangkan dalam Millenium Development Goals(MDG’s) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bangsa-bangsa dan menghapuskan kemiskinan umat manusia. Tantangan bagi seluruh negara abad ini semakin besar, serius dan nyata sehubungan dengan perkembangan kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi. Abad ini dapat dikatakan sebagai abad memacu peradaban manusia sejalan dengan perkembangan kemajuan di bidang ilmu dan teknologi di satu sisi, dan di sisi lain juga dapat dikatakan sebagai abad kapitalisme modern yang semakin jauh dari nila-nilai agama dan semakin dekat dengan nilai-nilai duniawi. Pembentukan Badan Dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945 merupakan upaya seluruh bangsa untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa di dunia dari akibat perang dunia kedua dan sekaligus memberikan jaminan bahwa peristiwa seperti itu (Perang Dunia II) tidak akan terulang lagi.
Pasca Perang Dunia kedua, abad 21 menghadapi 5(lima) bentuk tantangan yaitu: Kemiskinan da Penyakit Menular; Konflik antar negara dan di dalam negara; Ancaman Senjata Nuklir, senjata Radiologi, senjata Kimia dan senjata biologi; Terorisme, dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi.[16]. Ditegaskan dalam laporan tsb bahwa, dalam abad 21 era globalisasi saat ini, dapat dinyatakan tidak ada satu negarapun di dunia yang dapat hidup sendiri dan bekerja sendiri mencegah dan mengatasi masalah dalam negerinya sendri tanpa bantuan dan kerjasama negara lain. Tuntutan perkembangan abad 21 yang hampir tanpa batas-batas wilayah secara nyata karena pengaruh globalisasi dalam setiap sector kehidupan mengakibatkan perkembangan kelima bentuk ancaman sebagaimana disebutkan di atas akan semakin bertambah nyata dan berdampak sangat luar biasa terhadap kehidupan umat manusia. Dalam mengantisipasi masalah global dimaksud, Pemerintah Indonesia sudah seharusnya meningkatkan persiapan-persiapan dan perencanaan yang komprehensf dalam mencegah dan memberantas kelima bentuk ancaman tersebut.
Maka kejahatan transnasional (korupsi, pencucian uang, perdagangan manusia, penyelundupan migrant, dan penyelundupan senjata api) dan terorisme merupakan musuh utama bangsa-bangsa di dunia dan seharusnya menjadi agenda pembaruan pembangunan dan penegakan hukum untuk 5(lima) atau 10 (sepuluh) tahun yang akan datang.
Laporan penelitian ADB/OECD (2007) [18]mengenai implementasi dan efektivitas bentuk kerjasama penegakan hukum sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa, prinsip-prinsip umum ekstradisi dan mutual assistance in criminal matters yang telah diakui dalam hukum internasional khusus tentang kedua bentuk perjanjian kerjasama penegakan hukum, di dalam praktik hubungan baik bilateral maupun multilateral banyak mengalami hambatan-hambatan tidak hanya bersifat teknis hukum melainkan juga bersifat teknis operasional. Selain hambatan tersebut juga dalam praktik, tidak banyak permintaan ekstradisi atau bantuan timbale balik dalam masalah pidana termasuk negara yang telah memiliki perjanjian tsb. Namun demikian kepentingan ada tidak adanya perjanjian ekstradisi dan atau bantuan timbale balik dalam masalah pidana bukan ditentukan oleh fakta kurangnya permintaan untuk penyerahan pelaku kejayan atau bantuan dalam penyidikan dan penuntutan akan tetapi juga ditentukan oleh kepentingan politik dan meningkatkan efektvitas dan efisiensi penegakan hukum di dalam negeri.
Dalam era globalisasi saat ini, pelarian aset hasil kejahatan dan para pelaku kejahatan sangat mungkin terjadi dengan bantuan alat telekomunikasi modern dan sistem sistem online internasional terutama di bidang perbankan. Atas dasar pertimbangan tersebut maka sistem pencegahan yang bersifat komprehensif dengan dukungan teknologi informasi modern sangat menentukan keberhasilan sistem represif (penindakan) terhadap para pelaku kejahatan. Untuk memperkuat sistem pencegahan komprehensif dimaksud diperlukan perkuatan undang-undang pemberantasan korupsi; undang-undang pencucian uang , dan undang-undang kelembagaan anti korupsi dan anti pencucian uang yang terorganisasi dan terkoordinasi dengan baik. Penetapan Kementrian Hukum dan HAM sebagai “Central Authorithy” merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi dan bantuan timbale balik dalam masalah pidana.
Untuk tujuan tersebut, Kementrian Hukum dan HAM harus membentuk suatu task-force yang mewakili unsure kementrian yang relevan dan lembaga penegak hukum serta melibatkan seluruh pakar hukum pidana dan hukum perbankan yang kredibel serte memiliki integritas. Penguatan sisi integritas aparatur penegak hukum dan aparatur kementrian hukum dan ham turut menentukan keberhasilan proses permintaan ekstradisi dan bantuan timbale balik dalam masalah pidana terutama untuk tujuan pengembalian aset hasil kejahatan. Penguatan ini sangat penting mengingat musuh utama negara dalam era globalisasi bukan perorangan atau “white collar crime” melainkan suatu organisasi internasional yang bergerak dalam dunia kejahatan dengan menggunakan legalitas korporasi dengan jaringan yang sangat luas, sebagai tempat persembunyian yang sangat aman dan terlindungi.
Sejauh manakah UU Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi masih memadai sebagai undang-undang payung (umbrella act) bagi kerjasama bilateral dan mungkin kerjasama regional dengan tujuan untuk memulangkan tersangka, terdakwa atau terpidana dari negara lain ke Indonesia atau sebaliknya.
Perubahan secara signifikan terhadap UU Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi sampai saat ini belum pelru dilakukan secara menyeluruh karena perkembangan internasional pengaturan tentang ekstradisi dalam praktik di beberapa negara tidak berbeda jauh dengan Indonesia sebagaimana dimuat dalam UU 1979. Namun demikian masih harus dikaji secara mendalam kemungkinan perubahan-perubahan di dalam ketentuan mengenai prinsip-prinsip dan prosedur ekstradisi yang seharusnya memadai untuk tujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemulangan tersangka/terdakwa/terpidana dari (negara lain)dan ke Indonesia.
Sebagai contoh, prinsip nasionalitas (nationality principle), dalam praktik prinsip proteksi untuk tidak mengekstradisikan warga negara nya sendiri ke negara lain telah ditiadakan dalam perjanjian Thailand dan USA, dan dalam perjanjian ektradisi antara negara Uni Eropa. Contoh kedua, prinsip ”non-political crime”, juga masih dalam perdebatan apakah yang menjadi ”kejahatan politik” tersebut, apalagi terkait dengan penyuapan atau korupsi dalam proses pemilihan umum; apakah kejahatan semacam ini masih dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak menyetujui permintaan ekstradisi. Contoh ketiga, mengenai klausul, ”undue delay” yang merupakan ketentuan universal dalam prosedur pelaksanaan suatu kerjasama bilateral atau multilateral dalam penyerahan tersangka/terdakwa/terpidana ; apakah ketentuan seperti itu masih perlu dimuat dalam setiap perjanjian ekstradisi. Contoh keempat, mengenai kepentingan negara ketiga di dalam proses permintaan ekstradisi, sampai saat ini belum ada payung hukum yang mengatur mekanisme dan prosedur penyelesaiannya, terutama apabila negara pihak ketiga memiliki hubungan bilateral yang lebih baik dari negara peminta esktradisi.
Perubahan ketentuan yang sangat penting dalam UU Ekstradisi yang akan datang adalah, pertama, model ekstradisi; apakah akan dianut model ekstradisi yang merujuk kepada sistem hukum, ”Common Law”, di mana proses ektradisi sungguh merupakan ”judicial process”, atau tetap mengacu kepada sistem hukum ”Civil Law” di mana proses ekstradisi masih merupakan ”administrative process”. Kedua, model ekstradisi tersebut masing-masing memiliki kelemahan dan kekuatan hukum tertentu. Model pertama, mementingkan masalah efisiensi proses ekstradisi dengan memasukkan kepentingan hak asasi tersangka/terdakwa/terpidana sebagai bagian penting dari proses ekstradisi, yaitu dengan menempatkan tersangka/terdakwa/terpidana sebagai ”subjek hukum”; dan negara hanya merupakan fasilitator terhadap proses esktradisi semata-mata.
Sedangkan model kedua, mementingkan efektivitas proses ekstradisi dengan ”mengabaikan” kepentingan hak asasi tersangka/terdakwa/terpidana, yaitu dengan menempatkan tersangka/terdakwa/terpidana sebagai ”objek” dari suatu proses ekstradisi. Model pertama, pengambil keputusan terakhir dalam proses ekstradisi berada pada Putusan Pengadilan ; sedangkan model kedua, pengambil keputusan terakhir dalam proses ekstradisi adalah, Presiden selaku kepala negara. Secara politis, model pertama memiliki posisi yang lebih menguntungkan suatu negara, dalam arti tidak akan rentan terhadap tekanan politik negara lain; sedangkan model kedua sebaliknya. Dengan kata lain, model pertama, sangat relevan dan sejalan dengan perkembangan hukum modern abad 21 terutama perlindungan hak asasi manusia dan menegakkan supremasi hukum dan prinsip ”state-sovereignty”. Sedangkan model kedua, sudah tidak sejalan dengan perkembangan hukum modern abad 21 dan rentan terhadap pelanggaran hak asasi tersangka/terdakwa/terpidana, dan melemahkan supremasi hukum serta penguatan terhadap prinsip ”state sovereignty”. Perubahan penting kedua yang patut dijadikan bahan pertimbangan dalam perubahan UU Ekstradisi yaitu, adalah, prinsip selektifikasi dan prioritisasi kasus-kasus pidana untuk mana permintaan ekstradisi dapat disetujui atau tidak dapat disetujui. Perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi dan khususnya terorisme dan korupsi serta pencucian uang yang sangat pesat dan memiliki daya rusak yang sangat tinggi terhadap perkembangan peradaban dan kesejahteraan manusia, maka perlu dikembangkan model baru ekstradisi berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Pertimbangan pengenalan prinsip baru dimaksud agar pemerintah dapat bekerja efisien dan efektif serta memiliki posisi hukum dan posisi tawar yang memadai dalam hubungan internasional.
Perubahan penting ketiga, adalah diperlukan mekanisme baru dalam proses penyelesaian permintaan ekstradisi dari negara lain atau ke negara lain, di mana perlu ditegaskan ketentuan mengenai standar operasional yang diberlakukan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antara lembaga terkait dalam proses ekstradisi tersebut.

No comments: